Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Soroti Kehadiran Refly Harun di Aksi 411 yang Tuntut Jokowi Mundur, Ketum Repdem: Merendahkan Kualitas Kenalarannya!

Soroti Kehadiran Refly Harun di Aksi 411 yang Tuntut Jokowi Mundur, Ketum Repdem: Merendahkan Kualitas Kenalarannya! Kredit Foto: Antara/ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj
Warta Ekonomi, Jakarta -

Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang mem-branding dirinya sebagai Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) melakukan Aksi 411 untuk menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur pada Jumat (4/11/2022). Tuntutan itu dinilai Ketua Umum Repdem, Wanto Sugito, tidak realistis.

"Tuntutan demo yang meminta Presiden Jokowi mundur sangat berlebihan, sangat tidak realistis, penuh ambisi politik, dan melupakan realitas bahwa dalam sistem presidensial di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat memiliki basis legitimasi dan legalitas yang sangat kuat," kata dia sesuai menggelar Rapat Konsolidasi Repdem se-Indonesia melalui telekonferensi, Sabtu (5/11/2022).

Baca Juga: Singgung Penyalahgunaan Fungsi Kepolisian, Massa Aksi 411 Tegas Minta Presiden Jokowi Mundur: Polisi Bukan untuk Berperang!

Dia menilai tuntutan PA 212 agar Presiden Jokowi menurunkan harga BBM dan harga bahan pokok menunjukkan ketidakpahaman atas persoalan dampak pandemi dan kondisi ekonomi global akibat perang Rusia-Ukraina.

Pria yang akrab disapa Klutuk itu menerangkan semua negara mengalami kenaikan BBM tidak terkecuali. Demikian pula terhadap kenaikan harga pangan.

Baca Juga: Terbongkar Alasan Rizieq Cs Gelar Aksi 411 Tuntut Jokowi Mundur: Boneka Oligarki!

"PDI Perjuangan telah mengambil langkah konkret dengan menanam tanaman 10 pendamping beras sejak Maret 2021. Presiden Jokowi telah bekerja keras sehingga prestasi di dalam membangun perekonomian diakui dunia. Masa, ada sekelompok warga negara Indonesia sendiri justru tidak melihat secara objektif dan tidak melakukan langkah-langkah kongkret untuk rakyat, bangsa dan negara, kecuali berdemo yang bikin macet dan penuh agenda politik daripada upaya memperbaiki nasib rakyat," jelas dia.

Terhadap tuntutan PA 212 mengani perbaikan keadilan hukum, Wanto menilai Presiden Jokowi terus bekerja keras menggunakan kewenangannya untuk membangun sistem yang lebih berkeadilan.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ayu Almas

Bagikan Artikel: