Tepok Jidat! Akhirnya Pentagon Ngaku Militer Amerika Gak Punya Bukti Rudal Iran di Ukraina

Warta Ekonomi, Washington -

Militer Amerika Serikat tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa Teheran telah memasok Moskow dengan rudal balistik, juru bicara Pentagon, kata Brigadir Jenderal Patrick Ryder, pada konferensi pers, Selasa (8/11/2022).

Sebelumnya, Kiev menuduh Iran menyediakan senjata kepada Rusia dan menyerukan serangan terhadap kompleks industri militer Iran.

Baca Juga: Ajudan Senior Zelensky Bikin Iran Murka, Awas Ukraina Makin Ditekan Rusia

“Kami tidak memiliki informasi untuk menguatkan sekarang bahwa Iran telah mengirimkan rudal balistik ke Rusia untuk digunakan di Ukraina,” kata Ryder mengenai dugaan pengiriman.

Pentagon akan "terus mengawasi" masalah ini, katanya kepada wartawan, menambahkan bahwa AS "memiliki kekhawatiran" bahwa Moskow mungkin "berusaha untuk memperoleh kemampuan itu."

Kata-kata Ryder datang hanya beberapa hari setelah ajudan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, Mikhail Podoliak, menyerukan serangan terhadap fasilitas Iran yang memproduksi drone dan rudal balistik.

Dalam beberapa pekan terakhir, ada klaim bahwa Iran telah memasok Rusia dengan drone kamikaze. Kiev menegaskan bahwa drone yang ditunjuk oleh Moskow sebagai Geran-2 sebenarnya adalah UAV Shahed-136 buatan Iran. Beberapa media juga mengklaim bahwa Iran telah menjual rudal balistik ke Rusia.

Baik Moskow dan Teheran telah berulang kali membantah bahwa pengiriman senjata telah terjadi di tengah konflik antara Moskow dan Kiev. Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian mengatakan bahwa negaranya memberi Rusia “sejumlah kecil drone” sebelum dimulainya konflik. Dia juga membantah klaim bahwa Iran telah memasok Moskow dengan rudal.

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, mengutip kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina. Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada tahun 2014.

Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan "menciptakan angkatan bersenjata yang kuat."

Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.