Sukseskan Pemilu 2024, Kemendagri Siap Tertibkan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Komitmen ini salah satunya ditunjukkan dengan menertibkan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan serta batas daerah.

Penertiban ini dibutuhkan sebagai salah satu kerangka dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Presiden (Pilpres), maupun Pemilihan Legislatif pada 2024 mendatang.

Baca Juga: ASN Kian Mendapatkan Sorotan Tajam, Kemendagri: Awas, Tak Boleh Meminta Imbalan!

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo saat memberi arahan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Toponimi dan Batas Daerah Tahun 2022 di Horison Grand Serpong, Tangerang, Banten, Kamis (10/11/2022). Kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri ini sebagai upaya untuk menyamakan persepsi pusat dan daerah ihwal pentingnya toponimi dan batas daerah.

"Kemendagri sangat berkomitmen untuk turut menyukseskan hajat nasional tersebut dengan menyajikan data wilayah administrasi pemerintahan yang lebih baik," tegas Wempi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/11/2022).

Baca Juga: Sukseskan Transisi Energi, Kemendagri Dukung Pemda Implementasikan RUED-P

Wempi mengatakan Kemendagri telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 100.1-1-6117 Tahun 2022 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan pada 9 November 2022. Regulasi itu sebagai pengganti Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022.

Berdasarkan Kepmendagri tersebut, Indonesia tercatat memiliki wilayah administrasi 37 provinsi karena adanya 3 provinsi baru di wilayah timur Indonesia. Kemudian, berdasarkan regulasi tersebut Indonesia memiliki 416 kabupaten, 98 kota, 7.277 kecamatan, 8.498 kelurahan, dan 75.266 desa.