PLN, ADB, dan IPP Siapkan Pendanaan Pensiun Dini PLTU Swasta Melalui Mekanisme ETM

Rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) melalui skema energy transition mechanism (ETM) mendapat dukungan dari Asian Development Bank (ADB). 

Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara PLN dan ADB yang menyepakati penjajakan pensiun dini PLTU pertama yang dimiliki oleh produsen listrik swasta (IPP) yaitu PLTU Cirebon-1 melalui skema ETM. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia memiliki komitmen besar untuk mengatasi perubahan iklim dengan melakukan transisi energi. Atas dasar itu, diluncurkanlah satu platform bernama ETM yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi PLTU IPP bahkan negara lain.

Baca Juga: Pemerintah Berencana Pensiunkan PLTU Batu Bara, Begini Sikap TBS Energi Utama

Sebagaimana diketahui ETM adalah skema kerja sama yang ditawarkan pemerintah Indonesia untuk berbagai pihak bisa terlibat dalam proyek energi bersih di Indonesia.

ETM dibentuk untuk bisa memberikan ruang transparansi bagi para investor, lembaga donor internasional maupun sektor swasta terhadap proyek energi bersih di Indonesia. ETM dibentuk agar dalam hal pembiayaan proyek energi bersih di Indonesia bisa dikolaborasikan melalui pembiayaan campuran dari segala sektor.

"Melalui skema ETM ini, kita akan menyediakan platform yang lebih transparan. Dengan menyediakan platform ETM ini, semua stakeholder, baik pendanaan dari bank-bank pembangunan multilateral (MDbs), bilateral, sektor swasta, akan memiliki skema regulasi yang sama untuk membuat transisi energi ini bisa tercapai," ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (15/11/2022).

Dia mengatakan, adanya skema ini bisa menjadi solusi bagi PLN. Karena di samping menyediakan energi bersih dan murah bagi masyarakat, juga tidak akan membebani keuangan PLN dalam proses transisi energi.  

"Transisi energi yang adil dan terjangkau ini jangan menjadikan kondisi keuangan PLN memburuk. Ini seharusnya membuat situasi finansial PLN lebih sehat, tapi di saat yang sama juga tetap bisa mendorong pengurangan karbon secara lebih signifikan, dan membuat pembiayaan energi di Indonesia menjadi lebih efisien dan kompetitif," ujarnya. 

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, sebagai komitmen dalam transisi energi, PLN telah mengembangkan peta jalan yang komprehensif untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060.

Darmawan menilai kolaborasi antar pemangku kepentingan memainkan peranan penting dalam mempercepat transisi energi. "Kami mau ruang yang lebih untuk EBT masuk ke dalam ekosistem kita. Dan bagaimana kita akan melakukan pensiun dini pembangkit listrik bertenaga batu bara. Maka, di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kami membangun mekanisme transisi energi," ujar Darmawan. 

Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengatakan, dalam nota kesepahaman tersebut, ADB sepakat untuk membuka diskusi detail terkait upaya mempercepat penghentian PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt (MW) milik CEP di Jawa Barat. 

Lanjutnyam kolaborasi ini bertujuan untuk mencapai pengurangan emisi CO2 yang signifikan melalui model yang dapat ditiru dan diterapkan ke IPP lain di Indonesia, serta daerah lain di Asia Pasifik dan sekitarnya. 

"ADB bangga dapat bekerja sama dengan Indonesia dan mitra kami untuk mengubah lanskap energi," ujar Mastsugu. 

Setelah kesepakatan tercapai di antara para pihak, ADB akan memberikan fasilitas pensiun dini dalam bentuk debt dengan syarat tenor perjanjian jual beli listrik antara CEP dan PLN akan dipersingkat melalui ETM.

Langkah ini sebagai komitmen ADB untuk mewujudkan wilayah Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, sambil melanjutkan upayanya untuk memberantas kemiskinan ekstrem. 

"ETM juga memberikan contoh bagi negara lain untuk menempa jalan menuju target nol emisi. Di masa mendatang, ADB berkomitmen untuk mendukung upaya ini di seluruh Asia, dan Pasifik," ujarnya.