Pengamat Kebijakan Publik Semprot Keputusan Heru Budi Hartono yang Hapuskan Track Sepeda di Jakarta

Achmad menambahkan, langkah Heru tersebut bukan cerminan Plt Gubernur yang baik karena sangat tidak partisipatif dan tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan baru yang merugikan publik jakarta.

“Heru tidak mempunyai legitimasi secara demokratis. Tidak punya janji kampanye dan diskursus publik untuk setiap kebijakan yang dibuatnya. Ini sangat bertentangan dengan etika demokrasi,” kata dia. 

Baca Juga: Umbar ‘Kemesraan’ dengan Gibran Rakabuming, Anies Baswedan Mainkan Manuver Politik dengan Apik

“Publik bisa melihat kebijakan-kebijakan yang diambil yang bertolak-belakang dengan kebijakan gubernur sebelumnya,” jelasnya.