Penggunaan Bandara Kertajati Diharapkan Lebih Maksimal Lagi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota DPR, Bambang Haryo Soekartono, meminta Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat yang dibangun dengan anggaran Rp2,6 Triliun penggunaannya lebih dimaksimalkan penggunaannya karena sempat vakum sekitar 3 tahun.

Politikus Partai Gerindra itu, mengungkapkan bila Bandara yang berdiri diatas areal lahan 1.800 hektar yang sama dengan luas areal Bandara Soekarno-Hatta saat ini 

"Pemanfaatannya sangat minim untuk kebutuhan transportasi publik/masyarakat dan bahkan mendekati zero untuk pemakaiannya,” ujarnya.

Baca Juga: Arab Saudi Sepakati Empat Penerbangan Umrah dari Bandara Kertajati

Terlebih dengan adanya pembatalan umroh di tanggal 7 Nov 2022. Dan di tanggal 20 Nov 2022, hanya ada sekitar 45 orang jamaah umroh dari biro travel Al-Bahjah Cirebon meliputi warga Cirebon, Majalengka dan Tasikmalaya yang memanfaatkan bandara tersebut untuk menggunakan pesawat Garuda yang diterbangkan dari Bandara Cengkareng dengan telah membawa sekitar 200 jamaah umroh sehingga perjalanan sebagian besar jamaah umroh mengikuti penerbangan dari Cengkareng menuju ke Kertajati baru meluncur ke Arab Saudi. 

"Dan ini tentu mengorbankan sebagian besar yang akan meluncur menuju ke Arab Saudi karena perjalanan mereka harus memutar melalui Bandara Kertajati," ungkap prianyang akrab disapa BHS.

Baca Juga: November, Garuda Indonesia dan Lion Mulai Layani Umrah dari Kertajati

Menurutnya, Kementerian Perhubungan bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk transportasi publik, apalagi ini untuk perjalanan jamaah umroh.

Sementara itu, Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini mengharapkan Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Provinsi harus menciptakan terwujudnya satu integrasi yang maksimal antara bandara tersebut dengan kota kota disekitar bandara seperti Cirebon, Tasikmalaya, Kuningan dan bahkan Bandung yang sampai dengan saat ini konektivitas kota kota dengan bandara tersebut sangat minim dan mahal. 

“Juga dorongan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota kepada ASN dan masyarakatnya untuk mau menggunakan bandara tersebut masih relatif sangat minim,” ucapnya.