Ara Sentil KDM soal Upah Sopir Truk, Dedi Mulyadi: Gubernur Kaitannya Apa?

Program Gentengisasi yang melibatkan pengiriman 2,4 juta genteng dari Majalengka, Jawa Barat, diwarnai aksi protes para sopir truk.

Saat pelepasan armada pada Minggu (8/11), sejumlah sopir menolak berangkat lantaran mengaku belum menerima upah. Situasi itu bahkan membuat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menegur Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM).

Aksi penolakan berlangsung ketika Ara hendak melepas para sopir menuju daerah tujuan masing-masing. Alih-alih bersiap berangkat, para sopir justru menyilangkan tangan sebagai tanda penolakan. Mereka kompak menyuarakan alasan belum menerima bayaran.

Baca Juga: Terima Endorse Pakai APBN, Raffi Ahmad Disindir: Jadilah Sukses dengan Cara Terhormat

Merespons protes tersebut, Bupati Majalengka Eman Suherman bersama jajarannya langsung menemui para sopir. Mereka membahas persoalan pembayaran sekaligus mendata sopir dan kernet yang belum memperoleh upah. Namun, pembicaraan mengenai masalah tersebut berlangsung alot.

Ara kemudian turun tangan untuk memastikan langsung kondisi di lapangan. Ia kembali bertanya kepada para sopir apakah pembayaran sudah diterima atau belum.

"Saya mau cek. Apakah supir-supir, semua sudah dibayar?" tanya Ara.

"Belum!" teriak para sopir.

Jawaban itu membuat Ara menyinggung laporan yang sebelumnya diterimanya dari anak buah KDM. Menurut Ara, dirinya sempat mendapat informasi bahwa seluruh persoalan pembayaran sudah diselesaikan. Olehnya itu, ia mengingatkan KDM agar tidak langsung mempercayai laporan bawahan tanpa melakukan pengecekan langsung.

Saat itu, Ara dan KDM berada di atas panggung. Teguran tersebut membuat KDM hanya tersenyum kikuk dan tampak kebingungan.

"Harus dicek Pak KDM, jangan gampang percaya dengan anak buah," kata Ara.

Kejadian tersebut kemudian ditanggapi melalui unggahan di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia mengaku hanya bisa tersenyum ketika mendapat teguran dari Ara karena bingung dengan persoalan yang sebenarnya bukan menjadi urusan teknis langsung seorang gubernur.

KDM menjelaskan, biasanya urusan teknis seperti pembayaran sopir ditangani Sekretaris Daerah Jawa Barat bersama bupati di daerah terkait. Sementara itu, kehadirannya dalam acara tersebut sebatas memberikan sambutan.

"Kenapa kemarin saya senyum gitu ketika ditegur 'jangan percaya anak buah' gitu. 'KDM jangan percaya anak buah', senyum, karena saya bingung. Bingungnya apa? Gubernur kaitannya apa sama bayar sopir truk," ungkapnya.