'Subsidi Harus Tepat Sasaran', Anwar Ibrahim Peduli Rakyat Miskin Malaysia: Biar Tidak Dinikmati Orang Kaya

Warta Ekonomi, Kuala Lumpur -

Malaysia sedang meninjau program subsidi pemerintahnya, yang bertujuan untuk mengarahkan uang ke kelompok berpenghasilan rendah, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Minggu (27/11/2022).

Instansi pemerintah, kata Anwar dalam konferensi pers, memiliki waktu dua minggu untuk meninjau implikasi dari penyempitan subsidi.

Baca Juga: Bersumpah Tidak Ambil Gaji Perdana Menteri, Anwar Ibrahim Janji Satukan Negara dan Berantas Korupsi

Malaysia menawarkan subsidi kepada semua warga negara, dengan bahan bakar dan minyak goreng merupakan pengeluaran terbesar. Ini juga mensubsidi listrik, gula dan tepung.

"Subsidi harus tepat sasaran, jika tidak, subsidi tersebut tidak hanya dinikmati oleh kelompok berpenghasilan rendah tetapi juga orang kaya," kata Anwar, yang muncul sebagai pemimpin negara Asia Tenggara setelah pemilihan umum yang diperebutkan pekan lalu.

Ia menambahkan, insentif lain akan dipertimbangkan untuk industri yang tidak lagi mendapat manfaat dari subsidi.

Anwar melanjutkan sikap pemerintahan sebelumnya, yang bulan lalu mengusulkan anggaran yang lebih kecil, pemotongan subsidi karena kenaikan biaya komoditas dan dampak yang ditimbulkannya pada kas pemerintah.

Malaysia diperkirakan menghabiskan rekor 77,7 miliar ringgit ($17,4 miliar) tahun ini untuk subsidi.

Anwar mengatakan akan membahas penunjukan kabinet dengan mitra koalisinya dalam beberapa hari ke depan.

Pria berusia 75 tahun itu dilantik pada hari Kamis, mengakhiri perjalanan politik tiga dekade dari anak didik pemimpin veteran Mahathir Mohamad menjadi pemimpin protes, tahanan yang dihukum karena sodomi dan tokoh oposisi.

Investor menyambut baik penunjukannya, berharap Anwar akan membawa stabilitas setelah ketidakpastian politik yang menyebabkan tiga perdana menteri dalam beberapa tahun.

Fokusnya adalah pada arah kebijakan pemerintah baru dan penunjukan kabinet. Anwar mengatakan pada hari Jumat bahwa dia akan memiliki kabinet yang lebih kecil daripada pemerintahan sebelumnya.