Relawan Minta Izin Tempur Hadapi Lawan Politik kepada Presiden Jokowi, Demokrat Beri Balasan Menohok

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan percakapan menggunakan kata 'tempur' antara relawan Nusantara Bersatu dengan Presiden Joko Widodo adalah salah satu cara intimidasi.

Herzaky juga menjelaskan, politik itu merupakan adu gagasan, adu ide, adu solusi untuk permasalahan bangsa dan adu jejak rekam. Ia menekankan, politik bukan adu fisik.

Terlebih, kata-kata itu diucapkan oleh seseorang yang memiliki jabatan yaitu Benny Rhamdani yang merupakan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Baca Juga: Gak Kapok! Presiden Jokowi Kembali Pidato Tentang Calon Presiden yang Cocok Menggantikannya

"Bukan menggunakan intimidasi, apalagi melakukan kriminalisasi atau melabel yang berbeda pasti melanggar hukum," kata Herzaky, Selasa (29/11/2022).

Ia menilai, penyebaran video tersebut menunjukkan pembenaran pemikiran yang penuh dengan nada-nada ancaman, intimidatif dan kekerasan verbal yang bisa berujung kepada tindak kekerasan di lapangan. 

Seakan ingin memberi sinyal terutama ke pihak-pihak yang berbeda atau kritis terhadap pemerintah dengan memakai contoh-contoh ekstrem sambil mengirim pesan tersamar.

Pola intimidatif seperti ini biasanya digunakan oleh pemerintahan otoriter dan kaki tangannya. "Bukan pemerintahan demokratis," ujar Herzaky.

Baca Juga: Dengar Benny Ramdhani Minta Izin Tempur, Elite Demokrat: Bahaya, Dia Ingin Menyesatkan Jokowi!

Apalagi, ia menekankan, orang yang menyampaikan ini terhitung sebagai pejabat publik. Sosok yang seharusnya lebih bisa menjaga omongan dan memiliki pemikiran yang lebih maju. Sangat disayangkan malah bisa berpikiran barbar seperti itu.