Netizen Kritik Tawaran Hak Pengelolaan Lahan di IKN sampai 180 Tahun: Ini Si Bener Bukan Ngemis Namanya... Sama Aja Jual Ibu Pertiwi

Mantan Sekeretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengkritik penawaran pemerintah ke investor agar mau berinvestasi di proyek Ibu Kota Negara (IKN).

Rencananya, pemerintah akan beri hak pengelolaan lahan di kawasan IKN sampai dengan 180 tahun ke investor. Menurut Didu, kebijakan itu sama saja memberi keuntungan berlipat kepada pengusaha dan bisa merugikan rakyat.

Baca Juga: Berkat Jokowi 'Obral' IKN, Kini Kuasai Tanah Jadi Lebih Gampang: Dulu Belanda hingga Jepang Harus Berdarah-darah

"Beginilah kerja boneka oligarki. Yang dipikirkan selalu kepentingan pengusaha. Bukan kepentingan rakyat dan negara," ujar Said Didu melalui akun twitternya, @msaid_didu, dikutip Senin (5/12).

Cuitan itu pun ramai dibahas netizen. "Ini si bener bukan ngemis namanya.. Tapi melacurkan diri..," tulis salah satu netizen.

"180 thn ??? Pertanggung Jawabnya nanti gimana tuya… Bahlil Hidupnya brapa thn lagi sih…Kalo diperpanjang dan di-perpanjang lagi kerna utang… Sama juga Jual 'Ibu Pertiwi'," kritik lainnya.

"Hongkong saja disewa Inggris 99 tahun setelah menang perang candu, ini tiba2 180 tahun kaya lego negara..," cuap lainnya.