PKS Desak Gibran bin Jokowi dan Ganjar Pranowo Ungkap Sosok 'Beking' Tambang Ilegal
Kredit Foto: Http://pakmul.id/potret/
“Bila benar di lapangan ditemukan pelanggaran yang dibeking orang besar maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah melaporkannya ke aparat berwenang. Bukan malah sekedar mengumbar isu di media tapi tidak menyelesaikan masalah," ujar Mulyanto.
Mulyanto minta Pemerintah Daerah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penertiban penambangan liar di wilayahnya. Bila menemukan kendala atau hambatan dalam proses penertiban maka Pemerintah jangan sungkan menempuh jalur hukum. Bukan malah membiarkan oknum-oknum pejabat yang menjadi beking leluasa melancarkan aksinya.
"Pemerintah Pusat mestinya segera mengatasi soal ini, termasuk juga soal tambang di Kalimantan Timur. Ini kan menjadi preseden buruk hubungan pusat-daerah. Selain bocornya penerimaan negara yg semestinya diperoleh.
Kekayaan alam indonesia yang semestinya dapat memakmurkan, terkesan hanya menjadi bancakan oknum.Ini tidak sehat secara ekonomi dan politik," tegas Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut menyebutkan sudah saatnya Pemerintah bertindak tegas kepada oknum beking penambangan liar. Karena itu perlu komitmen dan keberanian untuk memberantas perbuatan melawan hukum itu secara bersama-sama. Pemerintah harus punya kemauan kuat untuk memberantas beking penambangan liar ini secara tuntas.
"Usut semua, mulai dari operator lapangan, jaringan sampai ke dalangnya. Jangan kasih kendor," tandas Mulyanto.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
