Pegawai Kemenkeu Tak Terima Dihina Sebagai Jelmaan Setan dan Iblis oleh Bupati Kepulauan Meranti Gara-gara Dana Bagi Hasil Migas

Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil sebelumnya marah hingga mengeluarkan pernyataan menghina pegawai kementerian keuangan (Kemenkeu) sebagai jelmaan setan dan iblis.

Hinaan ini dilontarkannya lantaran Adil geram dengan kebijakan tentang dana bagi hasil (DBH) migas. 

Sontak pernyataan Adil pun langsung dibalas oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Rahaya Puspasari.

"Melabeli orang Kemenkeu sebagai 'setan atau iblis' sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang Bupati di forum resmi kedinasan. Hal itu sangat melukai perasaan pimpinan dan puluhan ribu pegawai Kemenkeu yang senantiasa berkomitmen berkerja profesional dengan menjunjung integritas," ujarnya melalui akun Twitter, @rahayupuspa7 dikutip dari Republika.co.id di Jakarta, Senin (12/12/2022).

Baca Juga: Tanggulangi Krisis Ekonomi Dunia, Kemenkeu Soroti Krusialnya Kebijakan Fiskal

Menurut Puspa, menyampaikan aspirasi adalah hak semua orang. Namun, etika dalam menyampaikan tetap harus dijaga terlebih bagi seorang yang seyogyanya menjadi teladan bagi masyarakat. 

Dia menyampaikan, sudah menjadi tugas Kemenkeu berupaya mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah maupun antara pusat dan daerah dengan instrumen alokasi dana transfer ke daerah (TKD).

Adapun TKD yang disalurkan ke daerah terdiri dari DBH, yang mencakup pajak dan sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, DAK nonfisik, termasuk Dana Desa.