Mensos Risma Minta Masyarakat Kawal Akurasi Data Kemiskinan: Ada Data KPM yang Tidak Sesuai

Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, memastikan Kementerian Sosial terus memperkuat upaya perbaikan dan akurasi Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS). Salah satu aspek penting untuk mewujdukan integritas data adalah dengan membuka partisipasi masyarakat. Risma menyatakan dirinya sangat terbuka dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam perbaikan data.

“Bayangkan untuk perbaikan data harus dialokasikan anggaran sangat besar, misalnya. Sementara, di daerah ada perangkat pemerintah mulai dari RT, RW, desa, kelurahan dan seterusnya. Menurut saya, lebih baik kita gerakkan energi dari bawah ini,” kata Mensos dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/12/2022).

Baca Juga: Mensos Bujuk Penyandang Disabilitas Penerima Bantuan ATENSI Jalani Pengobatan

Sebagai bagian dari prinsip partisipasi tersebut, Kemensos menambahkan fitur “usul” dan “sanggah” pada aplikasi Cekbansos. Inovasi teknologi dalam perbaikan data ini untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bansos. Langkah terobosan ini juga sebagai bentuk transparansi.

“Dengan fitur ini, masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkan dengan mengakses fitur 'usul'. Atau memberikan informasi bila mengetahui seseorang tidak layak, namun mendapatkan bansos dengan mengakses fitur 'sanggah',” kata Mensos.

Aktivasi dua fitur tersebut membuka akses lebih luas kepada masyarakat ikut mengurangi kekurangakuratan dalam pendataan. Yakni orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat (exclusion error), dan ada yang tidak berhak, tapi mendapatkan bantuan (inclusion error).

Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa warga tidak mampu berhak mengusulkan diri untuk mendapatkan bantuan.

“Dua fitur tersebut juga sebagai implementasi dari ketentuan dalam UU yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan sosial sejauh memang memenuhi ketentuan,” katanya.

Inovasi juga dilakukan dengan teknologi geotagging, yakni verifikasi penerima manfaat dengan menggunakan citra setelit yang hasilnya adalah foto dan data numerik.

“Kami menemukan adanya data KPM yang tidak sesuai. Misalnya, rumahnya cukup bagus dan ada mobilnya. Untuk kasus seperti ini, data tetap kami sampaikan ke daerah untuk ‘ditidaklayakkan’,” kata Mensos.

Pemutakhiran data memang merupakan tugas pemerintah. Namun, akan semakin terbantu dengan partisipasi masyarakat. “Sejalan dengan itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan perannya dalam validasi sesuai amanat undang-undang,” kata Mensos.

Selain itu, Kemensos juga mendorong percepatan penanganan kemiskinan dengan berbagai program pemberdayaan. Kini, penerima bantuan di bawah 40 tahun akan menjadi sasaran program pemberdayaan. “Untuk penerima manfaat di bawah 40 tahun, akan dialihkan ke program pemberdayaan. Kenapa? Karena kita menganggap masih kuat dan mampu,” kata Mensos.

Secara umum, kebijakan Mensos mendapat tanggapan positif dari peserta webinar. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto yang juga bertindak sebagai pembicara, mengakui adanya progress dalam perbaikan data kemiskinan pada DTKS.

Inovasi teknologi membantu meningkatkan akurasi data. “Ke depan, perlu diperkuat komunikasi, koordinasi dan sinergi pemerintah pusat-daerah,” katanya.

Sebagai bentuk pengakuan terhadap kemajuan dalam perbaikan data kemiskinan, Mensos menerima Penghargaan Moeslimchoice Award 2022. Penghargaan disampaikan oleh grup media Moeslimchoice.