Refly Harun: Bawaslu Nggak Perlu Sanksi Jokowi Soal Endorse Capres, Tetapi…

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI jadi sorotan setelah menyebut Anies Baswedan melakukan hal tak etis dengan “mencuri” start kampanye lewat kunjungan ke beberapa daerah yang dihadiri lautan manusia. Hal ini makin ramai jadi perbincangan ketika Bawaslu menyebut endorsement Jokowi ke sejumlah kandidat tak dipermasalahkan.

Terkait perlakuan Bawaslu ke Jokowi ini, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun pun ikut berkomentar. Refly menilai dibiarkannya Jokowi terus endorse kandidat tertentu bisa jadi masalah dalam demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: NasDem Sudah Sungguh-sungguh Soal Anies Baswedan, PKS dan Demokrat Ngaku Sudah 90 Persen, Zulfan Lindan: Masa Nggak Naik-naik…

“Kalau ada endorsement dari kepala pemerintahan maka dikhawatirkan itu akan memicu kecurangan pemilu, kan itu mestinya pernyataan tegasnya, kok nggak masalah, justru sumber masalahnya di sini,” tambahnya,” jelas Refly melalui kanal Youtube miliknya, dikutip Selasa (20/12/22).

Karenanya, Refly mengatakan Bawaslu mesti tegas bersikap kepada siapapun tanpa pandang bulu termasuk ke presiden.

Baca Juga: Waduh Gawat! Anak Buah Megawati Cium Manuver Gerakan Nusantara Bersatu Relawan Jokowi: Ingin Menggalang Kekuatan untuk Menekan…

“Kalau saya jadi anggota Bawaslu saya akan mengatakan ‘Bawaslu berkeberatan terhadap endorsement presiden karena bisa mengganggu proses pemilu terutama mewujudkan pemilu yang jujur dan adil mengingat pengalaman kita selama ini kalau ada Kalau ada endorsement dari kepala negara, pemerintah, daerah, maka akan ada kecenderungan struktur bawahnya bergerak untuk memenangkan dan itu sudah jamak diketahui baik menggunakan state aparatus, facilities, termasuk keuangan negara’,” jelas Refly.

Menurut Refly, omongan seorang kepala negara atau presiden bisa dimaknai sebagai sebuah perintah kepada bawahannya.

Refly juga menilai Bawaslu lebih baik diam saja jika terus-terusan mengeluarkan pernyataan yang tak masuk akal.

Baca Juga: Geger! Rocky Gerung 'Dukung' Heru Berantas Jejak Anies Baswedan: Nggak Usah Tanggung-tanggung, Jadikan Seperti Zaman Hindia Belanda!

“Kalau ada endorsement dari kepala negara, pemerintah, daerah, maka akan ada kecenderungan struktur bawahnya bergerak untuk memenangkan dan itu sudah jamak diketahui baik menggunakan state aparatus, facilities, termasuk keuangan negara,” jelas Refly.

Baca Juga: Amien Rais Bongkar Habis! Ternyata Gegara Masalah Video yang Buat Partai Ummat Nggak Lolos Jadi Peserta Pemilu

“Sepertinya lebih baik nggak usah ngomong Bawaslu ini,” ujar Refly.