Wacana Presiden Tiga Periode Makin Bikin Ngelus Dada! Jokowi Dulu Disebut Serius Menentang, Sekarang...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menegaskan bahwa pihak yang terus menyuarakan tiga periode atau perpanjangan masa jabatan sama saja menampar wajahnya, namun sampai sekarang hal tersebut masih disuarakan bahkan oleh relawannya sendiri. Kini sejumlah elite politk seperti Ketua MPR dan DPD ikut-ikutan menyuarakan hal tersebut.
Mengenai fenomena ini, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun turut berkomentar. Menurutnya, sikap Jokowi yang menyebut menyuarakan Tiga Periode sama dengan menampar mukanya berbeda dengan kondisi dan situasi saat ini.
“Mungkin itu pernyataan ketika soal tiga periode itu tidak diseriusi, tetapi ketika diseriusi dan merupakan agenda oligarki terutama yang mendukung kekuasaan hari ini maka sepertinya isu yang beredar diupayakan cara bisa tiga periode tapi dianggap giana caranya tidak melanggar UUD,” ujar Refly melalui kanal Youtube miliknya, dikutip Selasa (20/12/22).
Karena tahu tak mungkin meloloskan tiga periode tanpa melanggar ketentuan yang ada, maka menurut Refly dipakai cara lain yang lebih “soft” yakni perpanjangan masa jabatan dengan beragam alasan.
Baca Juga: Dedek Prayudi: Anies Itu Hanya Jago Kumpulkan Penghargaan, Tapi Tak Bisa Selamatkan Warga Jakarta
Terbaru yang Refly singgung adalah kelompok relawan Jokowi yang meminta perpanjangan masa jabatan dua tahun dengan alasan Jokowi sebelumnya sibuk mengurusi Pandemi Covid 19.
“Baru-baru ini Jokowi Center meminta perpanjangan masa jabatan dua tahun karena pemerintahan Jokowi dua tahun habis untuk pandemi,” jelasnya.
“Bayangkan, dia melihat masa jabatan presiden seperti kontrak kerja yang minta diperpanjang, ini demokrasi bung, enough is enough,” tegas Refly.
Jika tidak memungkinkan menggunakan perpanjangan masa jabatan, maka menurut Refly diusahakan lah presiden setelahnya adalah sosok yang bisa menjamin kelangsungan, keamanan, dan hal lain terkait kekuasaan saat ini, alias memastikan “Capres Boneka” bisa menang.
Indikasi ini menurut Refly sudah dilakukan Jokowi ketika dalam beberapa kesempatan menyelipkan sinyal dukungan ke kandidat tertentu, baik langsung menyebut nama atau dari ciri-ciri.
“Sesungguhnya istana initinya ingin sekali mempertahankan kekuasaan solah-olah kekuasaan tak boleh digilirkan ke tempat lain. Kalaupun ada pemilu 2024 harus dalam kepastian bahwa calon dari istana harus memenangkan pertarungan, ini yang kemudian buat pemerintahan ini jadi tidak elok karena seolah-olah tidak ingin diganti, padahal kekuasaan itu harus digilirkan dan alat sah menggilirkannya dengan pemilu,” jelasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto