Politikus PDIP Tunjuk PKS dan Demokrat Jadi Biang Kerok: Pak Jokowi Sering Difitnah...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Deddy Yevri Sitorus sangat menyesalkan taktik politik berbasis fitnah dan adu domba yang diduga kerap dilakukan sejumlah politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Menurutnya, fitnah-fitnah dan provokasi itu telah dilakukan berulang kali oleh para elite Partai Demokrat dan PKS.

Baca Juga: Bandingkan dengan SBY, Politikus Demokrat Akui Kehebatan Jokowi: Soal Utang, Memang Lebih Unggul

Mulai dari soal potensi kasus hukum Anies Baswedan, jegal menjegal bakal calon presiden dan cawapres, tawar-menawar kursi kabinet, intervensi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan banyak lagi.

“Mereka ini sedikit-sedikit melempar fitnah tanpa dasar dan tanpa bukti yang seringkali menyebabkan kegaduhan politik,” ungkap Deddy melalui keterangan tertulisnya kepada media.

Deddy menilai kedua pihak itu dengan mudah melontarkan provokasi, dan tangan mereka dengan sembrono menunjuk ke Istana hingga Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Ini tidak sehat karena asumsi dibangun di atas fitnah dan tidak memikirkan dampaknya bagi kualitas demokrasi dan pemilu,” katanya.

Anggota Komisi VI DPR ini mengatakan bahwa taktik murahan itu sepertinya menjadi pakem bagi kedua partai politik tersebut untuk mendapatkan simpati publik.

“Dari dahulu Demokrat itu suka main drama politik, sinetron murahan, sementara PKS suka menuduh sembarangan tanpa bukti yang logis dan valid. Jadi, sepertinya tuding menuding dan bermain drama murahan memang sudah menjadi genetika politik dari kedua partai itu,” ujar Deddy.

“Saya tidak melihat ada bukti yang valid bahwa Istana maupun presiden melakukan intervensi apa pun yang dapat digugat baik secara hukum maupun etika,” lanjut anggota DPR dari Dapil Kalimantan Utara tersebut.

Deddy juga mencontohkan insinuasi tentang Presiden Jokowi memihak bakal calon presiden mana pun dengan penggunaan kekuasan, seharusnya dibuktikan secara hukum dan etika demokrasi.