Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan pernyataan Djarot merupakan bagian dari representasi sikap partai mengenai kinerja Kabinet Indonesia Maju.
Pasalnya, kata Hasto, Indonesia tengah diancam oleh berbagai kemungkinan krisis, termasuk krisis pangan. Dia menilai ancaman tersebut merupakan hal yang fundamental karena berkaitan langsung dengan perut masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Bocoran Tipis PDIP: Gak Bakal Dukung Ganjar Pranowo, Buktinya...
Berdasarkan laporan jumlah beras yang disampaikan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 22 Agustus 2022, kata Hasto, Indonesia akan mengekspor beras ke Tiongkok. Kendati demikian, dia menyebut pernyataan Menteri Pertanian bertolak belakang dengan fakta lapangan.
Bahkan, lanjut Hasto, Indonesia justru harus mengimpor beras. Padahal, PDIP selalu memberikan catatan kritis terkait kebijakan impor beras.
Baca Juga: Demokrat Naik Pesat, Kini Tantang PDIP dan Gerindra di 3 Besar
"Tetapi kemudian faktanya jauh dari apa yang disampaikan. Bahkan kemudian kita harus mengimpor beras yang secara politik ekonomis, sebenarnya PDIP selalu memberikan catatan kritis ketika kita melakukan impor beras," kata Hasto dalam konferensi pers yang diikuti secara virtual, Jumat (30/12/2022).
"Karena itulah beberapa waktu lalu Pak Djarot Syaiful Hidayat, ketua bidang ideologi melakukan evaluasi secara kritis tentang pentingnya kedaulatan pangan. Agar menteri, sebagai pembantu presiden, betul-betul melaksanakan seluruh kebijakan untuk Indonesia mampu berdaulat jangan menyampaikan data-data tentang pangan yang tidak tetap, karena pangan itu menyentuh peri kehidupan kita sebagai bangsa yang berdikari dan berdaulat," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Andi Hidayat
Editor: Ayu Almas