Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Target Dilampaui, Benny Rhamdani: BP2MI Catat 2022 Jadi Tahun untuk Pekerja Migran Indonesia

Target Dilampaui, Benny Rhamdani: BP2MI Catat 2022 Jadi Tahun untuk Pekerja Migran Indonesia Kredit Foto: Muhammad Syahrianto
Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan bahwa target tahun 2022 berhasil tercapai, kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam Kaleidoskop BP2MI Laporan Publik Akhir Tahun 2022.

"Tahun 2022 yang telah dicanangkan sebagai tahun penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) telah berhasil dilampaui. Angka penempatan PMI telah melampaui target yang telah ditetapkan," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Baca Juga: Momen Spesial Natal, Kepala BP2MI Kembali Lepas PMI Program G To G Korea Selatan

Data menunjukan, tahun 2022 tren penempatan PMI mencapai 198.754 orang telah bekerja ke luar negeri, meningkat sebesar 173,7% dibandingkan tahun 2021 yang hanya sekitar 72.624 PMI.

Menurut Benny, PMI memberikan sumbangsih nyata yang begitu besar setiap tahunnya terhadap pemasukan negara. Tahun 2019 nilainya Rp159,6 triliun, tahun 2020 sebesar Rp130,2 triliun, dan tahun  Rp127,4 triliun untuk 2021, berdasarkan data Bank Indonesia.

Ia melanjutkan, menjadi PMI merupakan salah satu solusi mengatasi pengangguran pascapandemi. 

"Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada 2022 mencapai 144,01 juta. Dari data tersebut, jumlah pengangguran tercatat mencapai angka 8,39 juta orang. Sementara jumlah penempatan PMI tahun 2022 sebanyak 271.378. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan PMI berhasil membantu mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia hingga sebanyak 3,2%," jelas Benny.

Kepala BP2MI menilai, ini merupakan data nyata dan konkret bagaimana menjadi PMI merupakan solusi dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia. PMI mampu memberikan pemasukan dan kontribusi yang luar biasa bagi negara.

"Oleh karenanya pemerintah terus menunjukkan keberpihakannya kepada para PMI. Hal ini ditunjukkan secara nyata melalui berbagai regulasi kebijakan yang progresif dan revolusioner serta berbagai fasilitas yang diberikan negara antara lain dengan diresmikannya fasilitas lounge, helpdesk, dan Fast Track PMI sebagai kado akhir tahun dari Presiden Jokowi kepada para PMI, di lima bandara di Indonesia yakni di Medan, Semarang, Surabaya, NTB, dan Bali," papar Benny.

Terkait Migrant Day 2022 di Jakarta, Benny mengungkapkan bahwa, ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada PMI, sesuai amanat presiden kepadanya ketika menjabat sebagai Kepala BP2MI. 

Perjuangan kesejahteraan PMI era Jokowi terlihat salah satunya dari naiknya gaji PMI sektor domestik Taiwan, serta perjuangan menghilangkan komponen Agency Fee PMI Taiwan yang membebani PMI.   

Pada setiap sosialisasi, tak henti-hentinya Benny menyuarakan bahwa Indonesia darurat penempatan ilegal. Sebanyak 526 kasus pencegahan dilakukan BP2MI pusat dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) pada masyarakat yang hendak menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sedangkan sebanyak 5.848 CPMI nonprosedural telah diselamatkan dari praktik TPPO.

“Selain itu, jumlah aduan yang masuk dari PMI Terkendala (PMI-T), dan ditangani BP2MI sebanyak 82.701,” tegasnya.

Benny menyadari bahwa, dengan tanggung jawab yang besar, BP2MI yang mempunyai wewenang terbatas, tidak bisa bekerja sendiri. Kerja sama antar-kementerian dan lembaga (K/L) harus dilakukan. Selama ini 100 pemerintah daerah, telah melakukan kerja sama dengan BP2MI.

“Selain kerja sama dengan 100 pemerintah daerah sebagai ujung tombak daerah asal CPMI, BP2MI juga melakukan kerjasama dengan 10 K/L, 75 lembaga pendidikan, serta 15 lembaga lainnya,” ungkapnya.

Baca Juga: BP2MI Resmikan Lounge dan Fast Track di 5 Bandara Internasional

Tentu dengan sepak terjang dan hasil kerja BP2MI selama ini, banyak apresiasi dan prestasi yang didapat BP2MI. Beberapa diantaranya adalah, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK; predikat Baik dari KASN; Peringkat 2 dalam BKN Award; serta peringkat 1 predikat Terbaik 1 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards oleh Kemenkumham.

“Tidak hanya itu, kerja keras BP2MI di tahun 2022 juga turut mendapat predikat Sangat Baik, oleh Kemenpan RB, ANRI, serta penghargaan oleh KIP sebagai Lembaga yg Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik,” pungkas Benny.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel: