Riset: Tenaga Kerja Pemerintahan Belum Siap Bertransformasi Digital

Laporan yang dilakukan oleh EY menunjukkan tenaga kerja pemerintahan mengaku tidak siap untuk memanfaatkan potensi teknologi digital. 

Dalam hal ini, pemanfaat teknologi digital yang dimaksud mencakup meningkatkan akses ke layanan digital, menggunakan analitik data untuk memprediksi kapan orang yang rentan membutuhkan lebih banyak bantuan, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

Laporan juga menemukan kurang dari satu dalam sepuluh (7%) pemimpin pemerintah yang menjadi responden dalam penelitian meyakini bahwa organisasi mereka telah mencapai tujuan transformasi digital. Mereka juga merasa momentum digitalisasi yang terbangun selama pandemi terancam hilang.

Baca Juga: Inilah Komponen dan Indikator Keberhasilan Proyek ID Digital Indonesia

Sebagian besar responden mendapati diri mereka terkendala oleh kombinasi masalah, termasuk kurangnya pemimpin yang sadar digital, kurangnya keterampilan digital, dan kurangnya akses terhadap data serta pelatihan.

"Pemimpin pemerintah perlu mengartikulasikan preposisi nilai organisasi, sehingga menarik dibandingkan dengan sektor swasta," kata Benjamin Chiang, EY Asean Government & Public Sector Leader, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/1/2023).

Kendala lainnya adalah daya organisasi yang reaktif dan tidak menginspirasi sehingga menghambat upaya untuk menarik talenta digital terbaik. Ditambah dengan fakta bahwa 38% responden pekerja pemerintah yang merupakan Gen Z mengatakan bahwa mereka berencana untuk meninggalkan pekerjaannya dalam 12 bulan ke depan.

Pemerintah juga harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan talenta yang melek digital yang sudah mereka miliki, mengingat porsi tenaga kerja sektor publik yang mendekati masa pensiun.

"Di luar talent pipeline untuk sektor publik, para pemimpin pemerintah harus menyadari secara digital dan menciptakan visi yang menginspirasi dari agenda transformasinya, serta menerapkan program dan inisiatif untuk menarik talenta global. Membangun kumpulan talenta yang relevan akan membantu pemerintah menangkap peluang untuk menarik inovasi dan investasi bisnis," jelas dia.