ICW Sebut Agenda Reshuffle Jokowi Berat pada Kepentingan Politik: Bagi-bagi Jabatan!

Koordinator Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Ghaliya Putri Sjafrina, menilai kebijakan reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak didasari oleh kinerja para menteri, tetapi lebih pada pertimbangan politik.

Meski reshuffle merupakan hak prerogatif seorang presiden, Almas menilai agenda perombakan kabinet tersebut mesti merujuk pada kinerja para menteri. Dengan begitu, dia tidak membenarkan langkah reshuffle yang mengedepankan kepentingan politik berbagi jatah kekuasaan.

Baca Juga: Loyalis Istana Ikut Kasih Komentar Soal Isu Reshuffle Kabinet, Ada yang Dukung, Ada Juga yang Lepas Tangan

"Ini bukan soal bagi-bagi jabatan, bukan soal pengumpulan pengkondisian modal untuk pemilu 2024, tetapi bagaimana memastikan kementerian-kementerian tersebut atau lembaga-lembaga negara tersebut itu berjalan sesuai fungsi dan wewenangnya," kata Almas dalam konferensi persnya di bilangan Cikini, Jakarta, Jumat (6/1/2023).

"Presiden melakukan reshuffle dua tahun belakangan ini, agaknya reshuffle itu bukan berangkat dari evaluasi baik buruknya menteri ataupun wakil menteri menjalankan tugasnya, tapi lebih berat pada pertimbangan pencampuran kontestasi politik," tambahnya.

Almas khawatir, jika reshuffle hanya didasari oleh kepentingan politik tanpa mempertimbangkan kinerja kementerian, Indonesia akan stagnan pada persoalan-persoalan yang dipicu oleh ego politik sektoral.

Baca Juga: Meski ‘Ngebet’ Reshuffle Menteri-menteri Nasdem, Pengamat Sebut Presiden Jokowi Dilema: Maju Kena, Mundur Kena!

Ditambah dengan masa bakti yang tinggal setahun lagi menuju kontestasi pemilu 2024, Almas menilai legacy Jokowi sebagai presiden patut dipertanyakan kembali jika terus mengedepankan kepentingan politik dalam setiap pemilihannya.

"Kalau dia (Jokowi) kemudian hanya fokus pada me-reshuffle tanpa pertimbangan-pertimbangan memaksimalkan kinerja kementerian, saya khawatir kita akan stagnan pada persoalan-persoalan seperti saat ini, bahwa reshuffle itu untuk kepentingan pencampuran politik pemilu 2024 saja," tegasnya.