Jika Dua Menterinya 'Ditendang' dari Pemerintahan, NasDem 'Dizalimi' Bakal Dapat Untung

Pengamat politik Boni Hargens menilai Partai NasDem sedang dihadapkan dua pilihan sulit terkait rencana reshuffle atau perombakan kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, partai besutan Surya Paloh ini harus memilih antara mundur dari kabinet atau menunggu dua menterinya didepak oleh Jokowi.

Boni Hargens lantas menyebutkan, jika NasDem berani meninggalkan kursi menteri di pemerintahan, maka partainya akan mendapatkan poin plus dari publik.

Baca Juga: Kader Demokrat Dorong AHY Dampingi Anies di Pilpres 2024

"Kalau mengeluarkan diri dia bisa dapat nilai plus, NasDem dianggap partai yang punya integritas, publik akan angkat topi," ujar Boni seperti dikutip melalui tayangan Indonesia Lawyers Club pada Minggu (8/1/2023).

Namun, jika Surya Paloh dan kawan-kawan memilih untuk menunggu dua menterinya didepak dari kabinet, maka NasDem juga bakal memperoleh keuntungan, yakni mendapatkan simpati karena partainya 'dizalimi' oleh pemerintahan.

"Tetapi NasDem juga bisa berpikir begini, 'Kalau kami mengundurkan diri tidak ada poin plusnya'. Kenapa nggak ada poin plus? 'Ya karena kalau kami dikeluarkan bukan mengundurkan diri kami dizalimi'. Nah, penzaliman ini yang laris dalam tradisi politik kita," terang Boni.

Boni Hargens mengungkapkan bahwasanya NasDem bakal kecipratan keuntungan untuk memperoleh suara jika saja untuk legowo dua menterinya didepak dari kabinet.

"Itu bisa digoreng jadi politik untuk memenangkan capres dari NasDem di Pemilu berikutnya gitu," kata Boni.

Pada kesempatan ini, pengamat politik ini mengujarkan jika Jokowi memang sudah seharusnya mempertimbangkan ulang soal reshuffle kabinet yang disebut-sebut bakal segera dilaksanakan pada awal tahun 2023 ini.

"Saya kira memang perlu presiden pertimbangkan soal reshuffle ini," pungkasnya.