Nyinyirin Sri Mulyani, Rizal Ramli Kritik Tajam Rezim Jokowi Lagi: Manjakan Oligarki, Keterlaluan!

Ekonom Senior menyorot tajam sejumlah manuver yang dilakukan pejabat pada pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi.

Dirinya keheranan dengan keluhan dari Sri Mulyani terkait dengan biaya perjalanan yang dilakukan oleh pegawai negeri.

Baca Juga: Tak Dibelanya Jokowi Habis Diremehin Megawati, Loyalis Anies: Kalian Payah, Beraninya Cuma Lawan...

Menurutnya hal tersebut tak akan berhenti sebelum pemerintah sendiri memberikan contoh yang baik.

“Menteri Keuangan mengeluh, tahun lalu pegawai negeri menghabiskan biaya perjalan 39 triliun, ya kebuai atuh. Jangan menyalakan PNS, kasih contoh dulu. Anggaran perjalan itu yang pemborosan, jadi PNS ikutan," katanya, dikutip dari Suara.com, Jumat (13/1/2023).

Ia juga menyatakan bahwa pemerintah selalu memanjakan oligarki dan tidak berani mengenakan pajak tambahan kepada orang-orang kaya yang mendapatkan keuntungan dadakan.

“Kemudian jika persoalan undang-undang diadukan ke DPR, dan ternyata tidak puas dari DPR maka silahkan saja datang ke MK. Ini negara hukum apa negara sirkus. Ini negara modern apa negara kerajaan,” ujar Rizal.

Baca Juga: Kaku Hingga Pasrah Diroasting, Sinyal Jokowi Tak Berdaya Melawan Megawati: Dia Seperti Tertekan...

Ia juga menyatakan bahwa pemerintah lebih memilih untuk menaikkan pajak bagi rakyat dan menaikkan harga barang-barang sehari-hari.

Rizal juga mengungkapkan bahwa saat ini ada orang paling kaya di Indonesia itu orang bernama Low Tuck Kwong. Dia ini pengusaha batubara, harga batubara naik dari 60 dollar ke 400 dollar/ ton.

Baca Juga: Walau Lama Jadi Kader PDIP, Ternyata Mentor Pandangan Sosial Politik Jokowi Bukanlah Megawati!

“Tapi pemerintah kita ini sangat memanjakan oligarki. Pemerintah ini tidak berani menyentuh keuntungan dadakan ini. Andai saja dikenai pajak 40 %, berarti uang pajak 60 T bisa masuk ke negara,"

Baca Juga: Nyerang Kehormatannya Jokowi, Pidato Megawati Semakin Disorot Tajam: Benci Boleh, Goblok Jangan!

Tapi pemerintah hanya berani menaikkan pajak terhadap rakyat, menaikkan PPN, kenaikan Iuran BOJS , BBM, listrik, gas, bahkan rakyat yang mau beli rokok ketengan aja ga boleh. Ini sangat keterlaluan,” tukasnya.