India Tutup Telinga Sambil Membungkam Dokumenter BBC Soal Narendra Modi, Ada Apa?

Warta Ekonomi, New Delhi -

India telah memblokir pembagian film dokumenter BBC yang mengkritik Perdana Menteri Narendra Modi di YouTube dan Twitter, kata penasihat pemerintah Kanchan Gupta, Sabtu (21/1/2023).

Dikecam karena "pola pikir kolonial" oleh Kementerian Luar Negeri negara itu, serial ini mengkaji dugaan peran PM dalam menghasut kekerasan etnis pada tahun 2002.

Baca Juga: China Minggir, India Jadi Negara dengan Jumlah Populasi Terbanyak di Dunia!

Kementerian Informasi dan Penyiaran India meminta YouTube untuk memblokir klip dokumenter tersebut, dan meminta Twitter menghapus lebih dari 50 tweet yang terhubung ke video YouTube, tulis Kanchan Gupta, penasihat kementerian, di Twitter.

"Kedua platform media sosial telah mematuhi instruksi kementerian," tambah Gupta.

Gupta menggambarkan film dokumenter tersebut – yang belum ditayangkan di India – sebagai “propaganda bermusuhan” dan “sampah anti-India”. Dia mengklaim bahwa mengizinkannya untuk dilihat akan merusak “kedaulatan dan integritas India,” dan dapat mengobarkan ketegangan etnis.

Episode pertama 'India: Pertanyaan Modi' ditayangkan pada hari Selasa. Menggambarkan kebangkitan Perdana Menteri Hindu ke tampuk kekuasaan dengan fokus pada kebijakannya terhadap minoritas Muslim India, serial ini dibuka dengan memeriksa tuduhan bahwa Modi gagal mencegah pembantaian ratusan Muslim pada tahun 2002.

Modi adalah menteri utama negara bagian Gujarat pada saat kereta yang membawa peziarah Hindu diserang oleh massa Muslim sebelum terbakar, menewaskan 59 orang.

Gelombang pembalasan menyusul, dengan umat Hindu menggeledah masjid dan membunuh umat Islam. Setelah beberapa minggu kerusuhan, 1.044 orang tewas, sekitar tiga perempatnya Muslim.

Sebuah komisi pemerintah menemukan bahwa api dimulai oleh massa Muslim, meskipun kesimpulan ini telah diperdebatkan. Sementara Modi dituduh membiarkan kekerasan mengamuk, pada tahun 2012 dia dibebaskan dari keterlibatan apa pun setelah penyelidikan oleh Mahkamah Agung India.

Awal pekan ini, Kementerian Luar Negeri India menyebut film dokumenter itu sebagai "karya propaganda yang dirancang untuk mendorong narasi tertentu yang didiskreditkan," dengan seorang juru bicara yang menyatakan bahwa "bias, kurangnya objektivitas dan, sejujurnya, pola pikir kolonial yang berkelanjutan, terlihat secara mencolok."