Kunjungan PM Takaichi ke India: Dari Kereta Cepat ke Politik Kekuatan

Kunjungan resmi pertama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi ke India pada 1–3 Juli 2026 menghasilkan lebih dari seremoni KTT bilateral tahunan. Di New Delhi, Jepang dan India mengadopsi tiga dokumen kerangka utama: Deklarasi Bersama tentang Kerja Sama Keamanan Ekonomi, Pernyataan Bersama Kerja Sama Kecerdasan Buatan, dan Pernyataan Bersama Ketahanan Energi.

Skalanya tidak kecil. Laporan bisnis menyebut forum ekonomi KTT melibatkan lebih dari 150 perusahaan Jepang dan sekitar 120 kerja sama bernilai sekitar ¥2 triliun atau USD 12,5 miliar. Di bidang pertahanan, kedua negara menyepakati proyek pengembangan bersama pertama, UNICORN. Hasil itu merupakan bagian dari target komitmen investasi Jepang di India sebesar ¥10 triliun dalam 10 tahun.

Namun angka bukan inti ceritanya. Yang penting adalah perubahan sifat hubungan Jepang-India. Selama ini hubungan kedua negara sering dibaca melalui lensa investasi, infrastruktur, dan proyek kereta cepat. Kini Jepang dan India mulai menyusun keamanan ekonomi, teknologi, energi, rantai pasok, dan pertahanan sebagai satu paket strategis. Hubungan ini bergerak menuju politik kekuatan.

Titik Temu, Bukan Kesamaan Total

KTT ini paling tepat dibaca sebagai convergence of interests. Jepang dan India semakin dekat bukan karena kepentingan mereka identik, melainkan karena kebutuhan yang berbeda bertemu.

Bagi Tokyo, urgensinya jelas: mengurangi ketergantungan rantai pasok pada China, terutama di tengah kompetisi teknologi dan ketegangan di Laut China Timur. Jepang tidak dapat lagi memperlakukan rantai pasok, energi, teknologi, dan keamanan secara terpisah.

Bagi New Delhi, kepentingannya lain. India membutuhkan modernisasi industri, akses teknologi, investasi manufaktur, dan diversifikasi mitra strategis. Tetapi India tetap ingin menjaga otonomi strategis. Kerja sama dengan Jepang, AS, Australia, dan Eropa boleh meningkat, tetapi India tidak ingin terikat blok aliansi.

Faktor AS juga penting. Bagi Jepang, komitmen Washington di kawasan tidak lagi dapat dianggap sepenuhnya konstan. Ini bukan soal satu presiden, melainkan perubahan struktural politik AS yang membuat sekutu harus memiliki lebih banyak opsi.

Baca Juga: Pabrik Jepang Batal Angkat Kaki dari RI, PHK Massal Berhasil Diredam hingga 2030

Baca Juga: India Ikut Pemugaran Candi Prambanan, Narendra Modi ke Yogyakarta 8 Juli 2026

India juga belajar hal serupa. New Delhi pernah menghadapi tekanan tarif AS, termasuk penalti terkait pembelian minyak Rusia, sebelum Washington menghapus penalti itu dan menurunkan tarif resiprokal menjadi 18 persen pada Februari 2026. Hubungan India-AS juga sempat tegang karena persepsi New Delhi bahwa Washington tidak sepenuhnya berpihak kepada India dalam konflik India-Pakistan Mei 2025.

Maka, penguatan hubungan dengan Jepang bukan hanya respons terhadap China. Ia juga bagian dari upaya India menjaga ruang gerak di tengah dunia yang semakin keras dan transaksional.