Usung Anies Jadi Bacapres 2024, Demokrat Ajak Nasdem dan PKS Segera Bentuk Sekretariat Perubahan

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak Partai Nasdem dan PKS untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan, sebagai bukti keseriusan dan komitmen Partai Demokrat untuk mewujudkan Koalisi Perubahan.

AHY menegaskan, koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem bertemu bukan untuk politik transaksional dan pragmatisme. “Koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, senasib dan seperjuangan, untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,”kata AHY.

Sebenarnya, lanjut AHY, kerja tim kecil Koalisi Perubahan sudah mendekati tahap final. Dengan rentang waktu komunikasi lebih dari enam bulan, sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental.

Adapun terkait Bakal Calon Presiden (Bacapres), tambahnya, sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Bacapres 2024. “Bagi Demokrat, Mas Anies adalah Tokoh Perubahan dan Perbaikan,” ujarnya.

Bacawapres Diserahkan Pada Bacapres

Terkait Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres), sebagaimana telah diketahui, Partai Nasdem menyerahkan penuh kepada Bacapres Anies Baswedan. Sementara itu, AHY mengakui, Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya sebagai Bacawapres. “Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi, itu wajar,” jelas AHY.

Yang terpenting, lanjutnya, diskusi Bacawapres hendaknya tidak menghambat finalisasi koalisi. “Kami rasional saja. Jangan sampai faktor penentuan Bacawapres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya Koalisi Perubahan. Untuk itu, Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan Bacawapres kepada Bacapres yang kita usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,” AHY menerangkan.

Selain itu, menurutnya, Bacapres akan memiliki independensi dalam menentukan pasangannya, tanpa diintervensi oleh pihak manapun. “Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan ‘kawin paksa’,” tegas AHY.