Keras! PKS Sebut Pemerintah Tak Becus Kelola SDA: Amburadul!

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menyebut pengelolaan sumber daya alam (SDA) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) amburadul. Dia menilai, pemerintah saat ini gagal mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk menyejahterakan rakyat.

Dia menuturkan, yang terjadi saat ini adalah Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia dikuasai oleh segelintir pengusaha dan investor asing. Sementara, masyarakat Indonesia sendiri, kata Mulyanto, hanya disisakan masalah dan dampak kerusakan lingkungan hidup yang panjang.

Baca Juga: Peningkatan Tren Kepuasan Kinerja Berkat Strategi Jitu Jokowi: Ekonomi Indonesia Solid

"Belum tuntas penyelesaian kasus bentrok berdarah antar kelompok pekerja di perusahaan smelter nikel PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) dan kasus beking kegiatan tambang ilegal oleh orang dekat presiden, kita sudah dikejutkan lagi dengan kabar dari Bank Indonesia yang menyatakan dolar hasil ekspor barang tambang tidak masuk ke Indonesia," kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/1/2023).

"Hasil penjualannya justru diparkir di rekening-rekening luar negeri. Akibatnya, devisa negara kita anjlok. Padahal, cadangan sumber daya alam kita terus dikeruk untuk keuntungan pengusaha-pengusaha tambang tersebut," tambahnya.

Dia menilai, kegagalan pengelolaan SDA selama ini karena presiden tidak paham persoalan tersebut. Dia mengatakan, di saat yang sama presiden dikelilingi oknum yang bermental korup yang lebih mementingkan diri sendiri dan kelompok daripada memikirkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. 

Hal tersebut berdampak banyak keputusan presiden yang hanya menguntungkan pengusaha, tapi menyengsarakan masyarakat. Dia meminta, pemerintah mesti bersungguh-sungguh dalam menata manajemen SDA Indonesia.

"Jangan sampai SDA, khususnya hasil tambang yang terbatas ini hanya dinikmati segelintir oknum atau investor asing. Kita perlu tobat nasional dan kembali ke jalan konstitusi untuk mengelola SDA sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," katanya.

Selain itu, dia juga meminta pemerintah serius menjalankan roda ekonomi nasional secara inklusif berkualitas bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, Mulyanto menilai pendekatan ekonomi saat ini sangat eksploitatif dan ekstraktif sehingga memarjinalkan dan menghisap tenaga rakyat.