PSI Ajak Kaesang Gabung Padahal Dulu Tolak Keras Politik Dinasti, Andi Sinulingga Kritik Tajam: Partai Sontoloyo Indonesia

Warta Ekonomi, Jakarta -

Aktivis Kolaborasi Warga Jakarta Andi Sinulingga mengkritik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengajak anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, untuk masuk menjadi kadernya.

Seperti diketahui, Kaesang belakangan membuat kehebohan dengan mengungkap niatnya untuk masuk ke dunia politik. Sementara itu, PSI dulunya menolak keras politik dinasti karena dianggap membunuh demokrasi.

Baca Juga: Kaesang bin Jokowi Ingin Masuk Politik, PSI Keluarkan Jurus Rayuan Maut: Monggo, Mas Kaesang!

"Partai Sontoloyo Indonesia," ucap Andi seperti dilansir dari akun Twitter pribadinya, Minggu (29/1/2023).

Sebelumnya, PSI seakan menyambut keinginan Kaesang Pangarep untuk bergabung ke politik dan membuka pintu untuk putra bungsu Presiden Jokowi itu.

"Politik membutuhkan darah segar, anak muda dengan kreativitas dan imajinas luas. Monggo Mas Kaesang, bergabung dengan PSI. Kita berjuang bersama, memertahankan dan meningkatkan segala kebaikan kebijakan yang telah dimulai," ucap Juru bicara DPP PSI, Cheryl Tanzil dilansir dari akun Twitter PSI.

Sikap PSI soal politik dinasti ini menuai beragam reaksi. Dengan mengajak Kaesang bergabung, PSI dianggap justru bertolak belakang dengan pernyataanya dulu yang menolak politik yang berbasis keluarga itu.

Baca Juga: Heboh Kaesang Ingin Terjun Masuk Politik, Jokowi Akhirnya Beri Tanggapan: Saya Nggak Akan Ikut-ikut!

Akan tetapi, Cheryl Tanzil mengklaim bahwa PSI masih menolak politik dinasti. Menurut dia, politik dinasti itu ketika mempertahankan kekuasaan secara turun temurun ataupun seorang bapak yang tengah memegang kekuasaan menunjuk anaknya untuk juga berkuasa di wilayah yang lebih kecil.

"Ini kan beda. Bapaknya terpilih secara demokratis untuk menjadi Presiden. Anaknya lalu kita ajak bersama kita untuk berkompetisi juga secara demokratis. Jangan sampai hanya karena seseorang adalah anak presiden, hak-hak politiknya untuk ikut berpartisipasi dalam demokrasi malah dikebiri," pungkasnya.