Sebut Tak Punya Referensi, Usul Cak Imin Soal Penghapusan Gubernur Dikuliti Habis Golkar

"Kalau misalnya kita mau mengubah, apalagi yang seekstrem mencabut keberadaan gubernur semacam itu, harus kita lakukan kajian yang mendalam. Perubahannya kan tidak serta merta. Ini kan harus ada UU juga. Ini kan sama dengan usulan memperpanjang masa kepala desa," katanya.

"Jadi, memperpanjang masa jabatan kepala desa saja tidak mudah, harus mengganti UU, apalagi mau meniadakan gubernur. Nah itu juga prosedurnya saja juga tidak mudah," tandasnya.

Baca Juga: Cak Imin Ingin Hapus Jabatan Gubernur, Respon Ridwan Kamil, 'Rakyat yang Berkuasa Bukan Parpol'

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PKB, Cak Imin, mengusulkan agar jabatan gubernur dihapus dalam sistem pemerintahan. Cak Imin menilai, gubernur tak terlalu memiliki fungsi dalam tata pemerintahan. 

Sebagai gantinya, Cak Imin mengusulkan pemilihan langsung hanya untuk presiden, bupati, dan wali kota. Selain itu, pemilihan gubernur ditiadakan karena melelahkan serta jabatan yang tak signifikan.

"Fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama, jadi Pilkada tidak ada (pemilihan) gubernur, jadi hanya (pemilihan kepala daerah) kabupaten/kota," kata Cak Imin dalam Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (30/1/2023).