Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Isu Utang Rp50 Miliar Anies Baswedan Disebut Cuma Manuver Tokoh Politik Jelang Pilpres 2024 Saja

Isu Utang Rp50 Miliar Anies Baswedan Disebut Cuma Manuver Tokoh Politik Jelang Pilpres 2024 Saja Kredit Foto: Antara/Fakhri Hermansyah
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa yang menyebut utang Anies Baswedan kepada Sandiaga sebesar Rp 50 miliar dianggap sebagai manuver tokoh-tokoh partai politik menjelang Pileg dan Pilpres 2024. 

Hal ini diungkap oleh Sekjen Rekat Indonesia Heikal Safar, ia juga mengatakan bahwa seluruh rakyat di Indonesia untuk bersama-sama berpikir jernih menyikapi hal tersebut.

Menurut Heikal, masyarakat saat ini harus menyikapi berbagai isu politik dengan bijak terutama yang digaungkan oleh tokoh-tokoh parpol. 

Baca Juga: Selain Utang Rp50 M, Erwin Aksa Bongkar Ada Perjanjian Politik Anies Baswedan ke Sandiaga Uno: Saya Lihat Tanda Tangannya

"Kita saat ini harus membuka mata, telinga dan akal sehat, Evaluasi semua partai politik yang berorientasi pada uang, kalau terbukti, bubarkan partai politik tersebut," kata Heikal di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (7/2). 

Bakal calon Wali Kota Bekasi ini menegaskan politik uang hanya membuat Indonesia ini makin terpuruk dan rakyatnya semakin tertindas. Heikal juga sanksi terhadap kebenaran pernyataan politikus Golkar yang menebar isu soal utang Anies Baswedan. 

"Mari kita coba melihat fakta gaji pokok Gubernur DKI Jakarta per bulan 3 juta × 12 bulan × 1.300 tahun sama dengan Rp 46.800.000.000,- sangat tidak masuk akal dana sejumlah 50 miliar dihambur - hamburkan untuk kepentingan sesaat di pilkada 2017. Apakah pemodal pilkada tidak berhitung tegak lurus?" kata Heikal. 

Dia berharap seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk tidak terpancing dengan adanya berbagai macam isu-isu liar dalam politik.

Heikal khawatir isu-isu yang tak masuk akal akan memperkeruh situasi politik menjelang pemilu 2024. 

"Saya sebagai sekjen Rekat Indonesia tentunya sangat menghargai dan menghormati setiap pernyataan, pendapat dan hak bicara orang lain yang memang telah diatur dalam undang-undang. Namun, setiap pernyataan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, jangan malah menjadi isu liar yang tidak bisa dibuktikan," tegasnya. 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

Advertisement

Bagikan Artikel: