Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendadak mengumpulkan beberapa pejabat penting ke Istana Merdeka, Selasa (7/2/2023).
Presiden Jokowi setidaknya memanggil Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST. Burhanuddin. Setelah pertemuan itu, Presiden Jokowi menyampaikan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.
"Pemerintah terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian perizinan Online Single Submission (OSS) dan pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog," kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka.
Menurut Presiden Jokowi, bahwa upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Presiden Jokowi pun menegaskan, dalam hal penindakan pemerintah telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang tidak kooperatif.
"Aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus megakorupsi seperti kasus Asabri dan Jiwasraya. Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lainnya," ungkap Presiden Jokowi.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi kembali mengingatkan segenap jajaran penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait:
Advertisement
