Tinjau Rumah Sahabat Perempuan dan Anak Bekasi, Menteri PPPA: Sudah Siap Huni!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga meninjau Rumah Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (14/2/2023).

Rumah SAPA merupakan prakarsa dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang akan digunakan sebagai rumah tinggal sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Baca Juga: Viral Dosen Senior di Unsil Dilaporkan Atas Dugaan Pencabulan, KemenPPPA Buka Suara!

Bintang mengatakan Rumah SAPA sudah siap digunakan oleh para perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Hari ini saya dan jajaran KemenPPPA melakukan peninjauan Rumah SAPA yang akan segera kami resmikan. Sarana dan prasarana di Rumah SAPA ini sudah lengkap dan siap untuk digunakan. Kami mendorong penyelesaian administrasi secara cepat agar rumah ini dapat segera dimanfaatkan oleh perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," ujar Menteri PPPA dalam keterangannya, Selasa (12/3/2023).

Bintang menyebut Pembangunan Rumah Aman ini akan memperkuat fungsi penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana diamanahkan Presiden Republik Indonesia kepada KemenPPPA sejak 2020 lalu.

Rumah SAPA di antaranya menyediakan ruang layanan trauma, ruang medis, ruang laktasi, ruang bermain, kamar tidur klien, kamar tidur pendamping, dan beberapa ruangan lainnya.

Baca Juga: Ayah Aniaya 2 Anak Kandung di Cimahi Sampai Satu Meninggal Dunia, Menteri PPPA Kecam Pelaku!

"Kami berharap Rumah SAPA ini dapat memberikan pelayanan yang komprehensif. Di sini kami menyediakan ruang tidur bagi korban disabilitas. Selain itu, kami juga memberikan akomodasi bagi pendamping korban," kata Menteri PPPA.

Menteri PPPA mengatakan Rumah SAPA didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai wujud komitmen Negara dalam memberikan perlindungan serta pemenuhan hak korban kekerasan secara lebih optimal, menyeluruh, dan satu pintu.