Bertemu PJ Gubernur DKI, Menko PMK Dijanjikan Penurunan Angka Stunting di Wilayah Jakarta

Menko PMK Muhadjir Effendy mengingatkan kembali program super prioritas pemerintah yang harus dijalankan oleh setiap provinsi di Tanah Air, termasuk Provinsi DKI Jakarta. Usai menggelar rapat tertutup di Jakarta pada Rabu (15/2/2023), Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan di hadapan Menko Muhadjir bahwa pihaknya siap menurunkan angka stunting secara bersama-sama.

Seperti diketahui, tiga program super prioritas yang harus dituntaskan ialah, pertama, penghapusan kemiskinan ekstrem. Di tahun 2024, diharapkan kemiskinan ekstrem di Indonesia sudah tidak ada atau mendekati nol.

Baca Juga: Dorong Keterlibatan Masyarakat Atasi Stunting, Pupuk Kaltim Gelar Rembug Tingkat Kelurahan

Kedua, pengurangan angka stunting. Target penurunan stunting sesuai arahan presiden ialah di angka 14% pada tahun 2024. Sementara, posisi stunting di Indonesia ini masih 22,6%. Ketiga, revitalisasi vokasi dalam rangka menyiapkan usia produktif terutama usia muda produktif untuk bisa memasuki dunia kerja dengan baik.

"Nah, dari ketiganya tadi Pak Gubernur sudah menjelaskan, saya sangat menghargai dan mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah DKI terutama dalam rangka penyepadanan data," kata Muhadjir dalam keterangannya, Rabu (15/2/2023).

"Memang data ini masih menjadi masalah yang paling krusial sebelum kita bertindak. Tanpa data, yang pasti akan menjadi tidak tepat," lanjut Muhadjir.

Menko PMK menghargai dan mengapresiasi program yang telah dilakukan oleh Pemda DKI dalam penghapusan kemiskinan ekstrem dan penanganan kemiskinan. Program sudah sangat cukup dan terutama langkah Pemda DKI dalam upaya memecahkan persoalan krusial terkait ketepatan sasaran dengan memadupadankan data.

"Setahu saya Pemda DKI satu-satunya provinsi yang sudah melakukan paduan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) maupun data carik. Upaya yang sangat jitu untuk menghasilkan ketepatan sasaran karena memang perlu dilakukan kroscek data dan menyinergikan seluruh sumber data," ujar Menko PMK.

Menyinggung persoalan stunting, Menko PMK menyampaikan bahwa Presiden menginginkan semua pihak untuk mempersiapkan SDM Indonesia unggul ke depan. Oleh karenanya, isu stunting harus diselesaikan. Menko PMK mendorong Pemda DKI memastikan pengawalan dari calon pengantin hingga tumbuh kembang anak. Terkait pemantauan atas pengukuran indikator stunting, agar segera dilengkapi sarana seperti USG ataupun alat anthropometri dan latih para kader.

Menko juga menyampaikan, 60% keluarga stunting beririsan dengan kemiskinan ekstrem. Dengan demikian, menangani kemiskinan ekstrem juga menyelesaikan stunting. Penyelesaian persoalan perumahan dan lingkungan yang dijumpai pada penduduk miskin juga merupakan kunci penyelesaian stunting. Oleh karenanya, Menko PMK telah berkoordinasi dengan Kemen-PUPR terkait penanganan kumuh DKI Jakarta yang juga bagian dari strategi pengurangan kantong kemiskinan dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menjelaskan, ada sekitar 3 juta warga yang berada di data P3KE, DTKS, dan carik. Kepada mereka akan segera dilakukan intervensi program penghapusan kemiskinan ekstrem baik bersumber dari dana APBN maupun APBD. Untuk data penduduk miskin dan miskin ekstrem yang belum didaftarkan dalam DTKS, akan segera dikonsolidasikan dengan Kemensos.

Baca Juga: Dilantik Heru Budi, Eks Anak Buahnya Anies Dipercaya Urus Keindahan DKI Jakarta

Selanjutnya, terkait dengan penanganan kawasan kumuh yang merupakan bagian dari strategi pengurangan kantong kemiskinan, Heru menjelaskan sudah mempunyai data 14 kawasan kumuh prioritas di DKI ini, tinggal disinkronkan yang mana dari 14 kawasan kumuh tersebut masuk kawasan prioritas dari Menko PMK dengan Menteri PUPR dan siap bersinergi dalam penanganannya. 

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, menjelaskan, terkait dengan penanganan kawasan kumuh kawasan ekstrem di DKI, akan dipilih lokasi-lokasi mana yang memang paling pas untuk dilakukan penanganan kawasan kumuhnya dalam kerangka kemiskinan esktrem dan stunting. Kementerian PUPR siap berkolaborasi dengan Pemda DKI sebagaimana arahan Menko PMK.