Tingkatkan Indeks Persaingan Usaha Nasional, Wapres Ma'ruf Amin Minta KPPU Bersinergi dengan Pemda

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin mengatakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diharapkan dapat memperkuat sinergisitas dengan kementerian/lembaga dan pemda serta pemangku kepentingan lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Wapres menekankan tiga hal, yaitu pertama, mengadopsi regulasi terkait pengawasan persaingan usaha dalam pengambilan kebijakan di tingkat Kementerian/ Lembaga dan pemda secara lebih sederhana, aplikatif, dan tidak berbelit-belit.

Baca Juga: Ciptakan Demokrasi Ekonomi, Wapres Ma'ruf Amin Harap KPPU Tingkatkan Kolaborasi

Kedua, memastikan kepatuhan pelaksanaan aturan dan regulasi oleh pelaku usaha, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

"Ketiga, menjaga kepentingan negara dan masyarakat, kepentingan pasar, serta pelaku usaha, secara proporsional dan akuntabel," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya saat menghadiri acara Penyampaian Strategi Peningkatan Kinerja Persaingan Usaha Nasional dan Penganugerahan KPPU Awards 2023 di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Wapres menegaskan, utamanya strategi yang dapat dilakukan KPPU seperti mengharmonisasikan upaya, strategi, dan pengawasan kemitraan UMKM yang lebih efektif, melaksanakan kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan UMKM, serta membangun budaya publik atas persaingan usaha dan kemitraan UMKM yang sehat.

"Di samping itu, peran pimpinan daerah sangat krusial, karena banyak persoalan teknis terkait persaingan usaha terjadi di tingkat regional," ucap Wapres.

Dalam hal ini, lanjut Wapres, Indeks Persaingan Usaha menunjukkan tren peningkatan, dari angka 4,6 pada 2018 menjadi 4,8 pada 2021. Pemerintah berharap angka indeks akan terus mendekati target nasional, yakni 5,0 poin.

Baca Juga: Jenguk Kiai Sepuh NU, Wapres Ma'ruf Amin Doakan Kesembuhan K.H. Ali Yafie

Untuk itu, pemerintah terus berusaha memastikan menghadirkan ekosistem usaha yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi pelaku usaha.

"Perantinya sudah disediakan, yakni regulasi tentang cipta kerja yang juga memuat pengaturan persaingan usaha. Kini kuncinya ada pada kesiapan dan dukungan pemangku kepentingan dalam tataran eksekusinya," tegas Wapres.