Lembaga Pengelola Zakat Diingatkan agar Tidak Berpolitik

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengingatkan peran pengelola zakat untuk tidak terpengaruh dinamika politik, baik lokal maupun nasional.

Pesan ini disampaikannya saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat di Jakarta, kemarin. "Saya mengingatkan kita semua bahwa kinerja dan fokus kerja Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dalam melayani umat tidak boleh terpengaruh dengan dinamika politik lokal dan nasional. Baznas dan LAZ wajib menegakkan prinsip imparsialitas dalam pengelolaan dana umat," tegas dia.

Ia juga berharap Baznas pusat dan daerah serta LAZ memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola zakat yang amanah, transparan dan akuntabel. Pengelolaan zakat lanjut dia memerlukan harmonisasi pengaturan dan standarisasi sistem pengawasan sebagai komponen.

Zainut menambahkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah lembaga pengelola zakat terbanyak di antara negara-negara lain. Potensi ini menjadi kekuatan transformatif dalam pembangunan umat dan sekaligus tantangan dalam menjaga spirit kerjasama dalam tataran aksi gerakan zakat nasional.  

"Zakat adalah sektor sosial keuangan syariah yang memiliki tempat dan peran cukup signifikan. Kontribusi zakat tidak cukup hanya sekedar dihitung, tapi diharapkan ke depan lebih diperhitungkan dalam pembangunan bangsa," tuturnya.

"Saya mengajak kita sekalian untuk lebih progresif mengimplementasikan tata kelola zakat melalui lembaga resmi yang mengemban mandat agama dan negara. Para pegiat zakat, termasuk institusi pemerintah sebagai regulator dan pengawas harus memastikan kualitas pelayanan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan mengatasi masalah sosial kemanusiaan," pungkasnya.