Membaca Manuver Koalisi Perubahan: Antara Deklarasi Demokrat dan Putusan Cawapres Anies Baswedan

Usai deklarasi dari Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kini tinggal Partai Demokrat yang belum secara resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan, sebagai calon presiden.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menilai, Demokrat masih menunggu momentum tepat untuk mendeklarasikan Anies Baswedan. Sebab, saat pertemuan dengan Surya Paloh di markas Demokrat beberapa hari lalu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bakal menggerakkan mesin partai demi kemenangan Koalisi Perubahan.

Baca Juga: Anas Urbaningrum Bebas dari Penjara, Siapkan Langkah Comeback ke Politik Hingga Balas Dendam ke Demokrat

Namun, deklarasi Anies Baswedan yang berbarengan dengan cawapres pendamping nampaknya tidak akan diumumkan secara bersamaan.

"Saya melihatnya bisa jadi cawapresnya dikosongkan dulu agar tidak dibaca oleh lawan. Biar bisa jadi misteri, biar bisa jadi rahasia dulu, biar tidak dibaca langkah-langkah politik Koalisi Perubahan itu," jelasnya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (27/2/2023).

Menurut Ujang, apabila nama cawapres diumumkan bersamaan dengan deklarasi Partai Demokrat terhadap Anies Baswedan bisa menjadi kelemahan yang dimanfaatkan oleh lawan politik. Terlebih jika nantinya Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang diumumkan menjadi pendamping Anies.

"Kalau nama cawapresnya langsung muncul dipaketkan Anies-AHY akan di-bully, akan dihabisi juga oleh relawan lawan politik. Kemungkinan besar tidak dulu diumumkan cawapresnya untuk menghindari terbacanya strategi politik Koalisi Perubahan," ujarnya.