Anies Baswedan Langganan Peringkat ke-3, Pengamat Sebut Hasil Survei Tak Masuk Akal

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai hasil survei terkait elektabilitas bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan tidak masuk akal. 

Ini dinggungkapnya usai melihat elektabilitas Anies Baswedan yang selalu ditempatkan di urutan ketiga oleh lembaga sejumlah survei.

Ia menambahkan, sebenarnya publik tahu bahwa selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kerap berada di urutan pertama, padahal ketika itu belum melakukan kerja-kerja politik.

Baca Juga: Anies Baswedan Dapat Dukungan dari Puluhan Ulama NU, Refly Harun: Luar Biasa!

"Setelah Anies intens melakukan safari politik justru elektabilitasnya melorot dan konsisten di urutan tiga. Padahal, setiap Anies safari politik selalu dihadiri lautan manusia," katanya seperti dilansir dari Akurat.co, Selasa (28/2/2023). 

Menurut Jamiluddin, logikanya elektabilitas Anies seharusnya naik, namun yang terjadi justru sebaliknya. Dia mengaku wajar bila banyak anak bangsa yang meragukan hasil penelitian lembaga survei. 

Keraguan itu tampaknya beralasan karena memang banyak hasil survei kerap tidak sama dengan hasil pilpres atau hasil pileg atau hasil pilkada. 

"Perbedaan hasil itu akhirnya membuat banyak banyak anak bangsa menghiraukan hasil survei," ucapnya. 

Kondisi ini tentu memprihatinkan, mengingat survei seharusnya menjadi instrumen ilmiah dalam berdemokrasi. Namun belakangan, survei menjadi instrumen bagi calon presiden atau partai politik untuk membentuk opini publik.

"Hasil survei digunakan untuk menggiring opini masyarakat untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas capres atau partai politik. Di sini lembaga survei sudah menjadi partisan, sehingga dalam melakukan survei sudah mengabaikan objektivitas," jelas Jamiluddin. 

Baca Juga: Anies Baswedan Nggak Pernah Bergerak dari Posisi Tiga Elektabilitas Lembaga Survei, Pengamat Blak-blakan: Untuk Giring Opini!

Atas dasar itu, dia berpendapat bahwa hasil survei sudah tidak bisa lagi dijadikan tolok ukur untuk mengetahui popularitas dan elektabilitas seorang capres maupun parpol. 

"Hasil survei tersebut justru digunakan untuk perang opini untuk mempengaruhi masyarakat," pungkas Jamiluddin.