Sebut Janji Politik Anies ke Warga Kampung Tanah Merah Cuma Kosmetik, Grace Natalie: Bapak Dosa Lho

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, menilai kebijakan Anies Baswedan pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hanya sebatas kosmetika. Dia menyebut kebijakan yang ditetapkan Anies pada saat itu hanyalah baik secara kemasan.

Hal tersebut dia ungkap sebagai respons atas janji politik Anies pada warga Kampung Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Janji politik Anies Baswedan pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta diungkit usai terjadinya insiden kebakaran hebat di Depo Pertamina Plumpang di Jakarta Utara pada Jumat (3/3/2023) lalu.

Baca Juga: PSI Gencar Pojokkan Anies Terkait Kebakaran Plumpang, Orang PKS Heran: Kemarin Isu Agama, Sekarang Cari-cari Salah

"Pak Anies nih, mohon maaf, tapi kebanyakan kebijakan yang sifatnya kosmetik. Di luar kayaknya cantik, kayaknya indah, tapi tidak memberikan solusi yang permanen untuk masyarakat," kata Grace saat ditemui wartawan di Kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Dia menuturkan insiden kebakaran di Depo Pertamina Plumpang membuka kontrak politik Anies Baswedan yang dilakukan hanya untuk menaikkan elektabilitas dan popularitasnya. Oleh sebab itu, Grace menilai kebijakan Mantan Mendikbud itu tidak didasarkan pada kajian yang mendalam.

"Tidak dibuat berdasarkan kajian. Kayak sekarang, baru mau ada audit keamanan (Depo Pertamina Plumpang), lah kenapa nggak dibuat dari sebelumnya sih sebelum bikin kontrak politik, ini kan soal nyawa orang," kata Grace.

Dia menilai kontrak politik yang dilakukan Anies dilakukan hanya karena ingin membuat dirinya populer untuk dipilih. Akhirnya, kata Grace, belasan nyawa menjadi korban dalam insiden kebakaran di Depo Pertamina Plumpang. 

"Jadi inilah lagi-lagi nyambung yang tadi bahayanya main politik identitas. Nah apalagi berhadapan sama masyarakat yang belum punya data kritis untuk mengecek programnya apa sih," kata dia.

Baca Juga: Ahok Sempat Tentang Keras Rencana Anies Baswedan Beri IMB ke Warga di Sekitar Depo Pertamina Plumpang

"Jadi janganlah kita main poltik identitas. Kalau bikin kontrak politik itu pakai akal sehat agar bisa dipertanggungjawabkan. Kalau nggak, Bapak (Anies Baswedan) dosa lho ke orang yang meninggal ini," tambahnya.

Grace juga menuturkan, seandainya Anies Baswedan tidak melakukan kontrak politik dengan warga Kampung Tanah Merah dengan memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), insiden kebakaran tersebut tidak akan menelan banyak korban jiwa.

Pasalnya, menurut dia, warga Kampung Tanah Merah akan direlokasi ke wilayah yang lebih aman. Apalagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran yang besar dalam satu periode pemerintahan.

"DKI punya dana Rp89 triliun per tahun. Lima tahun Rp450 triliun. Apa susahnya mengambil sebagian dari uang anggaran itu untuk memindahkan orang ke tempat yang aman? Formula E yang cuma sekian hari saja Rp1 triliun lebih habis," tandasnya.

Baca Juga: Selain Sibuk Keliling Daerah, Anies Baswedan Juga Beri Kuliah Umum di Univeristas Luar Negeri: Senang Sekali!

Sebagaimana diketahui, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan IMB kawasan Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara, merupakan penertiban perizinan berbentuk kawasan yang pertama kali di Indonesia.

"Izin mendirikan bangunan sebagai satu kawasan. Bukan diberikan per bangunan tapi diberikan per Rukun Tetangga (RT), satu RT dalam satu kawasan ini pertama kali di Indonesia ada IMB berbentuk kawasan," kata Anies dalam sambutannya di Kampung Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (16/10/2021).

Pada saat itu, Anies Baswedan menyerahkan secara simbolis sertifikat izin mendirikan bangunan kawasan kepada belasan perwakilan warga Kampung Tanah Merah. IMB kawasan tersebut, kata Anies saat itu, merupakan solusi dari Pemprov DKI atas persoalan masyarakat yang menghadapi kesulitan mengakses berbagai perizinan bangunan.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, menyebut IMB yang dirilis Anies Baswedan bakal membuat persoalan makin rumit. Pasalnya, pendirian bangunan di area tersebut bertentangan dengan peraturan.

Baca Juga: Anies Baswedan Masih Bisa Ditinggal Kabur NasDem? Pengamat Sebut Pertemuan Surya Paloh-Prabowo Buka Peluang NasDem Merapat ke Istana Lagi

"Lahan tersebut adalah milik PT Pertamina yang ditempati warga, akan tetapi oleh Anies sewaktu menjabat Gubernur diberi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang jelas bertentangan dengan peraturan," ujar Gilbert, Minggu (5/3/2023).

"IMB yang dikeluarkan Anies sewaktu menjabat, membuat persoalan bertambah rumit, karena terlihat lebih mementingkan terpilih jadi Gubernur dengan janji kampanye walau harus menabrak aturan. Kesalahan ini tidak sepatutnya berulang," tandasnya.