Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Bela Jokowi, Grace Natalie Tantang Ketua DPP PDIP untuk Lihat Fasilitas Air Minum dan Listrik di IKN

Bela Jokowi, Grace Natalie Tantang Ketua DPP PDIP untuk Lihat Fasilitas Air Minum dan Listrik di IKN Kredit Foto: Instagram/Grace Natalie
Warta Ekonomi, Jakarta -

Staf Khusus Presiden RI, Grace Natalie, membantah tudingan bahwa Presiden Joko Widodo membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara secara tergesa-gesa. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi kritik dari Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jarot Saiful Hidayat, yang menilai pembangunan IKN terlalu dipaksakan.

"Kemarin Pak Djarot Saiful Hidayat mengatakan ke media bahwa proyek IKN merupakan kebijakan yang terlalu dipaksakan dan dibuat tergesa-gesa. Silakan Pak Djarot datang sendiri ke IKN. Kalau hanya melihat dari jauh, sangat mungkin tidak akurat. Banyak info menyesatkan, hati-hati bisa kepleset," ujar Grace Natalie.

Lebih lanjut, Grace mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah terburu-buru dalam membangun ibu kota yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu. Ia mengklaim bahwa proyek IKN sudah dikerjakan dengan cermat dan sesuai prosedur.

"Oleh sebab itu, rencana peringatan upacara HUT ke-79 RI mendatang siap untuk dilakukan. Seluruh prosedur dilalui, tidak ada yang dilewati. Untuk peringatan HUT RI, semua sudah mendekati siap, termasuk infrastruktur dasar seperti air minum, kelistrikan, dan akses jalan," ucapnya.

Baca Juga: 10 Tahun Lagi IKN Belum Tentu Siap untuk Menjadi Ibu Kota Negara

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyindir Presiden Joko Widodo yang batal pindah kantor ke IKN pada bulan ini karena infrastruktur yang belum siap.

"Kalau terlalu dipaksakan, ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap. Artinya, inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa," jelas Jarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 9 Juli 2024.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyarankan agar segala target yang kurang realistis di IKN tidak dipaksakan karena akan membuat implementasinya bermasalah.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Amry Nur Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: