Komisi VII DPR Akui Tak Dapat Informasi Sebelum Adanya Pencopotan Direktur Pertamina

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Diah Nurwitasari, mengaku tidak mendapat informasi sebelum adanya pencopotan Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina, Dedy Sunardi, melalui surat keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernomor SK-43/MBU/03/2023 pada Rabu (8/3/2023) lalu.

Dia juga menilai pencopotan direksi Pertamina tidak menyelesaikan masalah utama dari insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Apalagi, kata Diah, pencopotan direksi terkait dinilai tidak memiliki alasan yang mendasar.

Baca Juga: DPRD DKI Jakarta Usul Warga Terdampak Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Direlokasi ke Wisma Atlet, Heru: Kami Siap Saja!

"Tidak ada keterangan juga kepada kami terkait pencopotan direksi, dan saya menilai bahwa pencopotan direksi juga tidak menyelesaikan masalah. Padahal ini dan kenapa yang bersangkutan (dicopot) kan tidak ada alasan. Tidak ada alasan kenapa yang bersangkutan itu, memang belum ada penjelasan ya," kata Diah saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/3/2023).

Diah menegaskan pencopotan direksi Pertamina bukan langkah konkret menyelesaikan persoalan yang ada. Menurutnya, pemerintah mesti melihat akar permasalahan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah pencopotan salah satu direksi Pertamina.

"Dalam hal ini, saya melihat bahwa harus jelas dulu duduk persoalannya seperti apa, jangan sampai begini (pencopotan), direksi diganti tapi masalah tidak diselesaikan. Nggak cukup dengan pergantian direksi," tegasnya.

Diah menilai, yang paling penting daripada pencopotan direksi Pertamina, ialah terselesaikannya akar persoalan dari insiden kebakaran di Depo Pertamina Plumpang. Dia mendorong hal tersebut dilakukan untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.

"Bagi kami bukan soal ganti direksi, tapi yang penting persoalan seperti terselesaikan dan tidak terulang di kemudian hari," katanya.

Baca Juga: Fraksi PKS Sayangkan Insiden Depo Pertamina Plumpang Dibawa ke Ranah Politis: Korban Tetap Menderita

Lebih lanjut, Diah kembali menegaskan Komisi VII tidak menerima informasi resmi dari Kementerian BUMN maupun Pertamina terkait pencopotan Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina, Dedy Sunardi. 

"Belum secara resmi. Kita kan masih masa reses, jadi memang belum ada pertemuan secara resmi lagi setelah kunjungan kemarin," tandasnya.