Siap-siap Turis Asing Nakal yang Doyan Melanggar Aturan Enggak Dikasih Izin Masuk Bali

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bali sebagai destinasi wisata dunia tidak membutuhkan wisatawan mancanegara (wisman) yang nakal dan gemar melanggar aturan, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebab, perilaku tersebut hanya akan mengganggu ketertiban Pulau Dewata.

Baca Juga: Menyimak Komentar-komentar Bule Rusia Soal Turis 'Moskow' yang Doyan Berulah di Bali

“Jadi, mengenai turis (bermasalah), kami sudah bicara dengan Pak Gubernur (I Wayan Koster) turis-turis yang nakal itu tidak diperlukan di Bali. Kalau Bali ini dikotori turis-turis yang nakal dan banyak sampah, itu akan merusak Bali,” kata Luhut Binsar di sela-sela kegiatannya di TPST Kesiman Kertalangu, Denpasar, Bali, Kamis.

Oleh karena itu, pemerintah pusat mendukung seluruh langkah dari Pemerintah Provinsi Bali untuk menertibkan wisatawan asing yang melanggar aturan hukum, serta norma yang berlaku di Pulau Dewata.

“Pak Gubernur sudah tahu apa yang akan dia buat,” kata Luhut.

Di sisi lain, Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan telah rapat bersama Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Anggiat Napitupulu, perwakilan dari Imigrasi di wilayah Bali, dan jajaran untuk membahas masalah wisatawan asing yang meresahkan masyarakat.

Menurut Wayan Koster, oknum turis itu bertindak ugal-ugalan, dan melanggar aturan hukum di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Bali menginisiasi terbentuknya satuan tugas terpadu, yang nantinya bakal mengawasi dan menindak warga negara asing, termasuk wisatawan, yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat.

“Kemarin (8/3) saya rapat dengan Pak Kapolda, Pak Kakanwil Kemenkumham Bali, semua jajaran terkait untuk mengidentifikasi berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan turis dan warga negara asing di Provinsi Bali. Kemarin sudah diidentifikasi, dan akan ada penanganan secara terpadu,” kata Koster pada sela-sela kegiatannya di TPST Kesiman Kertalangu, Denpasar, Kamis.

Wayan Koster mengatakan satuan tugas terpadu itu bakal mulai bekerja bulan ini.

“Ya dalam waktu dekat, bulan ini,” kata Gubernur Bali.

Dia menambahkan satuan tugas terpadu, yang terdiri atas Pemerintah Provinsi Bali, Polda Bali, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, kantor Imigrasi di Bali, Satpol PP, saat ini masih melacak dan mendalami beberapa kasus turis asing, atau warga negara asing, secara mendetail.

Kasus WNA dan turis asing yang bermasalah menjadi sorotan publik terutama mereka yang melanggar aturan hukum di Indonesia, misalnya mengendarai motor tanpa kelengkapan surat dan helm, berkendara ugal-ugalan, membuat KTP palsu, serta menyalahgunakan izin tinggal dan bekerja secara ilegal.