Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengapresiasi gelaran Jambore Kewaspadaan Dini Masyarakat dan launching Sistem Informasi Deteksi Dini (Sidini) di Kota Medan. Bahtiar menegaskan, dirinya memahami betul membangun kewaspadaan dini masyarakat merupakan upaya yang sangat penting.
Terlebih dia bertugas dan bertanggung jawab membantu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) khususnya dalam mengelola politik dalam negeri, menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, termasuk sebagai regulator Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Baca Juga: Inflasi hingga Ramadhan Depan Mata, Mendagri Tito: Waspadai Kenaikan Harga Pangan!
“Saya sebut bahwa ini kelihatannya sederhana yang dibuat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan, tetapi bagi saya selaku Dirjen Politik dan PUM Kemendagri menganggap ini sangat penting dan contoh teladan bagi jajaran Kesbangpol seluruh Indonesia. Karena sebagai Dirjen Polpum saya bertugas mengorganisir dan memastikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dibina oleh jajaran Badan Kesbangpol di 514 kabupaten/kota di 38 provinsi itu berjalan dengan baik,” ucap Bahtiar dalam keterangannya, Sabtu (18/3/2023).
Karena itu, Bahtiar memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Wali Kota Medan serta Badan Kesbangpol Kota Medan termasuk Dinas Kominfo Kota Medan. Apresiasi itu diberikan karena jajaran Pemerintah Kota Medan telah berkomitmen berkolaborasi antarstakeholder untuk menjaga suasana kondusif melalui Jambore Kewaspadaan Dini.
“Semoga dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat mewujudkan Kota Medan menjadi kota yang kondusif di tengah berbagai potensi ancaman, gangguan, dan permasalahan yang bisa timbul setiap saat,” harapnya.
Baca Juga: Jelang Ramadan, Kemendagri Imbau Daerah Lakukan Upaya Konkret Tangani Inflasi
Bahtiar menerangkan, saat ini cara bekerja pemerintahan telah banyak bermigrasi dari semula manual ke arah digital. Dia menekankan, ukuran kinerja bukan hanya baik, benar, dan bagus, tetapi juga cepat. Kecepatan dan keakuratan itu hanya bisa didapatkan dengan memanfaatkan teknologi.
“Kalau memang aplikasi Sistem Informasi Deteksi Dini (Sidini) yang diinisiasi oleh Pemda Kota Medan ini bagus, maka saya ajak kawan-kawan Kebangpol di Sumatera Utara hadir di sini untuk melihat langsung dan diskusi mendalam, sehingga aplikasi ini bisa diduplikasi ke seluruh kabupaten/kota seluruh Sumatera Utara yang berfungsi untuk melaporkan situasi kondisi yang ada di wilayah tersebut secara cepat dan mudah diakses.
Kemudian kalau memang bagus kita jadikan contoh saja, kita duplikasi kita angkat jadi model bagi seluruh Pemda/Bakesbangpol di seluruh Indonesia,” jelas Bahtiar.
Menurutnya, aplikasi Sidini bisa dikembagkan menjadi model untuk mengelola forum-forum kewaspadaan dini bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Karena itu, atas nama Kemendagri, dirinya mengapresiasi setiap upaya positif yang dilakukan Pemda. “Apalagi hal ini sejalan dengan arah kebijakan prioritas pemerintah membangun satu data Indonesia melalui (penerapan) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” ujar Bahtiar.
Bahtiar berharap, Jambore Kewaspadaan Dini dapat meningkatkan peran pemerintah daerah (Pemda) dan partisipasi masyarakat dalam memelihara dan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum di Kota Medan. Dengan begitu, nantinya bakal terwujud Kota Medan yang aman, tertib, dan kondusif.
Di lain sisi, Bahtiar juga mengingatkan soal persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Dia mengatakan, seluruh perangkat pendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sudah dipersiapkan.
Baca Juga: Jogja Masih Seleksi Sekda, Sekjen Kemendagri Ungkap Kriteria: Dia Harus Bisa Menjembatani...
“Jadi prinsipnya pemilu sudah siap, peraturannya sudah siap, penyelenggara sudah siap, peserta pemilu sudah siap, uangnya sudah siap, anggaran sudah siap, sekarang tinggal kita bagaimana menggerakkan partisipasi masyarakat dan mengelola ini menjadi sesuatu tata kelola pemilu yang baik,” imbuh Bahtiar.
Bahtiar juga mengajak seluruh pihak untuk turut menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Sesuai arahan Mendagri, kata dia, upaya menyukseskan pemilu tersebut harus tetap memperhatikan pembangunan daerah agar tetap berjalan.
Sementara itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution menyampaikan, kewaspadaan dini merupakan keadaan siap siaga dan upaya antisipasi dalam menghadapi potensi dan indikasi terjadinya bencana di daerah. Karena itu, aspek tersebut perlu didukung dan diperhatikan. Terlebih, hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
“Oleh sebab itu, dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan daerah dan melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Medan dibutuhkan upaya kewaspadaan dini dan antisipasi bagi masyarakat,” ucap Bobby dalam sambutannya.
Baca Juga: Jogja Masih Seleksi Sekda, Sekjen Kemendagri Ungkap Kriteria: Dia Harus Bisa Menjembatani...
Dia mengatakan. Kewaspadaan dini di Kota Medan menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, baik Pemerintah Kota Medan maupun seluruh masyarakat. Dirinya berharap, sinergisitas dan kolaborasi dari seluruh pihak dapat memperkuat kewaspadaan dini. “Kita akan berjalan bersama menuju Kota Medan yang kondusif sebagaimana upaya untuk mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan,” tutup Bobby.
Sebagai informasi, Jambore ini dihadiri secara langsung oleh para pejabat di lingkup Ditjen Polpum Kemendagri. Mereka di antaranya Direktur Kewaspadaan Nasional Sri Handoko Taruna dan Direktur Organisasi Kemasyarakatan yang merupakan Plh. Sekretaris Ditjen Polpum Risnandar Mahiwa. Hadir pula jajaran Forkopimda seluruh Kota Medan, Kaban Kesbangpol seluruh Provinsi Sumatera Utara, FKDM seluruh Provinsi Sumatera Utara, dan jajaran pejabat Pemerintah Kota Medan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rena Laila Wuri
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty
Tag Terkait:
Advertisement