Rombak Pejabat Pajak Usai Kasus Rafael Alun, Rocky Gerung Sebut ‘Orang Baru’ Sri Mulyani Bakal Kalah Bermain dengan ‘Orang Lama’

Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung mengatakan perombakan orang-orang yang mengisi jabatan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) oleh Sri Mulyani tidak akan bisa menghapus ‘pemain lama’.

“Jadi kelihatannya Sri Mulyani cuma mau ambil bagian yang kita sebut aja valuenya memang ada karena pernah menjadi pengawas. Tetapi ini, bajingan-bajingan pajak ini, gak peduli itu jadi ini lebih rumit dari mengawasi KPK,” kata Rocky melansir dari Rocky Gerung Official, Senin (20/03/23).

“Betul-betul dia punya kemampuan OTT aja tuh selesai problem ini, pajak ini ada di dalam birokrasinya sendiri itu kan itu bedanya kan,” jelasnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Mundur dari Jabatan Menteri Keuangan, Bukan Jawaban Atas Kasus Rp300 Triliun

“KPK itu berfungsi bagus karena dia berhadapan dengan kasus di luar dirinya tuh. Nah, kasusnya Sri Mulyani ini dia berurusan dengan orang dalam,” ungkapnya. 

Menurut Rocky akan sulit bagi para anggota baru di DJP membuka kasus korupsi karena mereka kalah dengan orang-orang lama.

“Itu logikanya juga enggak nyampai sebenernya, kan mau dihimbau atau mau diteliti oleh orang-orang baru juga kan itu ya pemain lama, jadi tahu apa di mana kelemahan-kelemahannya,” kata dia.

“Jadi ini enggak mungkin mereka (orang-orang yang baru dilantik) ini masuk untuk melihat file sampai ke map ketiga, map keempat. Ini sudah enggak mampu dia, apalagi kalo memang tebal-tebal file korupsinya,” tambahnya.

Sebelumnya, stelah kasus korupsi Rafael Alun Trisambodo terungkap, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 11 pejabat baru di Ditjen Pajak. 

Baca Juga: Orang DPR Sebut Sri Mulyani Mundur Sebagai Menkeu Bukan Solusi dari Heboh Transaksi Janggal Rp300 Triliun di Kemenkeu

Tidak hanya pejabat Ditjen Pajak, Sri Mulyani juga melantik 4 nama pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan 2 nama pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 

Adapun keputusan dalam pengangkatan dan mutasi dari para pejabat eselon I dan II ini ditetapkan per 17 Maret 2023.