BIN Endorse Prabowo Subianto sebagai Capres, PKS Nasihati Soal Netralitas

Celetukan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di peresmian Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Kota Jayapura, Papua, Selasa (21/3/2023) disambut dengan pro dan kontra.

Adapun pernyataan Budi menyinggung kedekatan baru dari kedua tokoh politik kondang, yakni Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Budi melihat bahwa Prabowo kerap diajak Jokowi berkelana di berbagai safari kenegaraan. Budi juga menilai Prabowo kerap berguru dengan Jokowi dalam kebersamaannya itu.

"Kita semua mengamati akhir-akhir ini Pak Prabowo sering bepergian bersama Pak Jokowi, beberapa kali juga Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah gurunya, guru beliau," kata Budi dalam ucapan sambutannya.

Bahkan Budi juga menyebut aura kepemimpinan Jokowi berpindah ke Prabowo. "Seluruhnya mulai melihat aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024," ucapnya.

Pernyataan Budi Gunawan kini menjadi perdebatan serius di kalangan para politisi dan partai politik. Adapun PKS melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan partainya tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres

"Kalau itu di kelompok mereka ingin bikin segala macam kesepakatan, ya silahkan saja. Tapi dari kami akan tetap mencalonkan seperti yang sudah disepakati (Anies)," beber Aboe Bakar kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/3/2023).

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Ahmad Fathul Bari dalam keterangannya, Rabu (22/3/2023) juga mewanti-wanti agar BIN tidak terjerumus ke politik praktis dengan memberikan dukungan kepada Cawapres di Pemilu 2024 mendatang.

Sementara itu Partai Demokrat menuding pernyataan Budi Gunawan itu membuat pihaknya meragukan netralitas BIN di Pilpres 2024 mendatang. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani yang menyayangkan sikap sang Kepala BIN tersebut.

Kamhar menilai bahwa sikap sang Kepala BIN dapat mempengaruhi penyelenggaraan Pemilu mendatang. "Kami menyayangkan lagi-lagi pejabat negara mempertontonkan sikap yang bisa mempengaruhi netralitas dan independensi penyelenggaraan dan proses Pemilu 2024," tegas Kamhar.