Bangga Akan Pengusungan Anies Baswedan, NasDem Cs: Kami Paling Cepat, Sementara Koalisi Lain...

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya mengklaim bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang dibentuk oleh partainya bersama Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah koalisi yang paling cepat mengumumkan capres yang diusung, yakni Anies Baswedan.

"Inilah, sejauh ini koalisi yang paling cepat ini. Yang sudah memiliki capres. Teman teman melihat ada koalisi yang belum ada kandidat, ada koalisi yang belum memutuskan apa-apa," kata Willy saat ditemui wartawan di Sekretariat Perubahan, Jakarta, Jum'at (24/3/23).

Baca Juga: Jadi Menterinya Jokowi Paling Kaya, Begini Rincian Hartanya Sandiaga Uno, Ada Soal Utang Anies Baswedan?!

"Semua koalisi yang ada, kita bisa lihat Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang paling cepat, sudah memiliki kepastian, piagam dan memiliki figur capres," tambahnya.

Dia menegaskan, penandatanganan Piagam KPP merupakan modal dasar dalam pencapresan Anies Baswedan di gelanggang politik 2024 nanti. Kendati demikian, Willy menegaskan bahwa koalisi terbuka bagi partai politik lainnya.

Dia juga mengaku, tiap-tiap partai politik mitra koalisi terus membuka komunikasi dengan banyak partai politik. Oleh sebab itu, KPP belum dideklarasikan sebagai bentuk menunggu partai politik lainnya yang akan bergabung bersama dalam pengusungan Anies Baswedan. 

"Kami membuka komunikasi dengan banyak partai untuk kemudian, tadi kenapa kami belum menetapkan kapan akan deklarasi besar, itu berharap ada partai lain yang bisa bergabung," katanya.

Lebih lanjut, Willy juga menuturkan bahwa koalisi menargetkan deklarasi setelah bulan ramadhan. Dia mengaku, tiap-tiap mitra koalisi tengah berikhtiar selama ramadhan berlangsung. "Ya, habis ramadhan lah (deklarasi koalisi). Kita Istiqomah dulu ramadhan ini," tandasnya.

Baca Juga: Ternyata Getol Nyerang Gibran bin Jokowi, Pendukung Anies Baswedan Disoroti: Mereka Emang Gak Mau Adem...

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman, menegaskan bahwa penandatanganan piagam koalisi perubahan yang dilakukan tiap-tiap mitra koalisi adalah bentuk komitmen bilateral pengusungan Anies Baswedan.

"Di piagam ini dilengkapi dengan komitmen koalisi tiga partai dengan membentuk KPP, Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Saya kira itu yang menjadi hal penting dari penandatanganan piagam koalisi tiga partai ini, karena itu dengan adanya kesepakatan tiga partai koalisi ini, maka genaplah tiga partai melampaui presidensial threshol 20% di mana kita secara keseluruhan 28,3%," paparnya.

Dia juga menegaskan, koalisinya tidak bersifat eksklusif. Artinya, kata Sohibul, KPP membuka diri terhadap partai politik lainnya yang ingin bergabung dalam pengusungan Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Baca Juga: Konser Blackpink Diizinkan, Giliran Bukber Pejabat Dilarang, Jokowi Buat Habib Keheranan: Dia Kurang Ramah dengan Umat Islam

Pada teknisnya, kata Sohibul, Anies Baswedan sebagai capres yang diusung juga memiliki wewenang untuk menggaet mitra koalisi dari partai politik lainnya. Pun begitu pula dengan para elite partai pengusungnya yang juga memiliki peran dalam merayu partai politik lain.

"Itu dilakukan oleh capresnya sendiri oleh Pak Anies berkomunikasi dengan partai lain, dan juga dilakukan oleh kami, para pimpinan partai-partai politik yang sudah berkoalisi ini," katanya.

"Mudah-mudahan dengan cara itu nanti koalisi ini memiliki basis masa yang luas dan tentu saja menjadi kokoh untuk memenangkan Pilpres di 2024 yang akan datang," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menuturkan, penandatanganan Piagam KPP telah dilakukan oleh para ketua umum partai mitra koalisi, yakni Surya Paloh (Ketua Umum Partai NasDem), Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat), dan Ahmad Syaikhu (Presiden PKS) yang dilakukan secara bertahap. 

Sementara kesepakatan redaksionalnya, kata Riefky, telah disepakati sejak 14 Februari lalu bersama ketua umum partai mitra koalisi bersama Anies Baswedan selaku Bacapres yang diusungnya.

Baca Juga: Diselimuti Bayangan Anti-Islam, Larangan Bukber Pejabat Disebut Tanda Jokowi Hebat: Dia Peka...

"Secara bertahap ditandatangani; Pak Surya Paloh menandatangani pada tanggal 1 Maret, kemudian Mas AHY menandatangani pada tanggal 2 Maret, kemudian terakhir PKS menandatangani pada tanggal 22 Maret," tandasnya.