Pos Indonesia Siap Bantu Pemerintah, Tekan Laju Inflasi Melalui Penyaluran Bansos Pangan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah berencana kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan kepada masyarakat kurang mampu untuk tiga bulan ke depan. Dasarnya adalah untuk mempertahankan pertumbuh ekonomi dan menekan laju inflasi.

Berbekal pengalaman dalam penyaluran bansos sebelumnya, PT Pos Indonesia (Persero) siap membantu kelancaran pendistribusian penyaluran bansos.

Baca Juga: Pos Indonesia Sabet 3 Penghargaan di Ajang Anugerah BUMN 2023

Rencana pemerintah menjalankan program bansos bahan pangan ini diperuntukkan bulan Maret hingga Mei 2023. Tujuannya untuk menjaga tingkat inflasi, dan daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat keberlangsungan usaha di sektor pangan nasional. Bansos beras tersebut akan diberikan untuk 21.300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yaitu berupa beras 10 kg setiap bulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan pemerintah akan melakukan langkah antisipatif untuk mengendalikan inflasi selama bulan Ramadan dan Idulfitri 2023.

"Pemerintah telah memutuskan akan memberikan bantuan beras selama tiga bulan. Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam sedang diatur regulasinya. Akan diberikan untuk tiga bulan terutama kepada kelompok yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non tunai. Ini diharapkan dalam tiga bulan ini bisa berjalan," kata Menko Airlangga.

Hal serupa dituturkan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, bahwa belanja pemerintah terus didorong untuk menjaga daya beli masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dunia. Pada 2022, misalnya, dana subsidi dan kompensasi energi melonjak dari Rp.172 triliun menjadi Rp. 551 triliun.

Pada tahun ini, pemerintah menganggarkan dana senilai Rp. 476 triliun untuk perlindungan sosial yang dianggarkan melalui belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara subsidi dan kompensasi energi tahun ini dianggarkan sebesar Rp. 339 triliun.

Sekretaris Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, menjelaskan rencana bantuan pemerintah khususnya beras.

“Selain beras sebanyak 30 kilogram yang diperuntukkan bulan Maret hingga Mei, pemerintah juga akan memberikan bantuan telur dan daging ayam kepada 2,065 juta KPM. Pemerintah akan memanfaatkan data dari Kementerian Sosial untuk bantuan ini,” kata Sarwo Edhy.

Pemerintah, lanjut Sarwo Edhy, telah menyiapkan anggaran untuk menyalurkan bantuan tersebut sebesar Rp. 7,8 triliun.

Menanggapi dinamika dan keputusan pemerintah, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Pesero), Siti Choiriana, lugas mengatakan bahwa Pos Indonesia sangat siap menyukseskan program pemerintah menyalurkan bansos pangan kepada KPM. 

“Pemerintah punya program baru. Salah satunya program untuk menekan inflasi, pemerintah mengirim bantuan beras di Papua. Saat ini kami sedang running pendistribusian beras di Papua dalam rangka menekan inflasi. Dalam rangka menghadapi Ramadan pemerintah akan menyalurkan bantuan serupa. Dalam waktu dekat juga ada program pemerintah untuk menekan stunting dengan menyalurkan bahan makanan bergizi, berprotein tinggi misalnya ayam, telur, ikan. Kami sangat siap karena kami punya kemampuan luar biasa di dalam menyalurkan bantuan pemerintah,” kata Siti Choiriana yang akrab disapa Ana.

Kesiapan Pos Indonesia ini tidak lepas dari pengalaman sebelumnya yang telah berulang kali digandeng pemerintah dalam menyalurkan berbagai bantuan, di antaranya BLT BBM, Bansos Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Subsidi Upah (BSU). 

ini semua menegaskan bahwa Pos Indonesia sudah menjadi mitra yang dipercaya kementerian dan lembaga negara, mulai dari Bapenas, Kemensos, Kemenaker, dan Bulog, khususnya dalam penyaluran bansos.

“Saat pandemi, kami menyalurkan berbagai bantuan pemerintah untuk mempermudah situasi. Salah satunya, program bantuan beras yang kami salurkan kepada 20 juta KPM, juga Bantuan Sosial Tunai,” kata Ana.

Pos Indonesia all out dalam menjalankan amanah menyalurkan bansos dengan menegrahkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Pos Indonesia diketahui memiliki lebih dari 4.300 Kantorpos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia hingga ke daerah 3T (terpencil, tertinggal, terdepan). Pos Indonesia juga melengkapi data penyaluran bansos by name dan by address berupa foto penerima, lokasi rumah penerima (geo tagging), serta kesiapan dashboard untuk memantau pendistribusian yang bisa diakses pemberi mandat secara realtime

“Kami menyiapkan lengkap dengan foto penerima, informasi tempatnya, berasnya. Benar-benar by name, by address. Dan ini hanya dimiliki oleh Pos Indonesia. Kami menyiapkan dashboard realtime untuk memantau distribusi bantuan,” ucap Ana.