Kepala BP2MI Benny Rhamdani Dukung Instruksi Presiden Jokowi Larang ASN Lakukan Bukber

Kepala Badan Perlindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mendukung intruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait larangan kegiatan buka bersama (bukber) yang ditunjukkan kepada menteri hingga Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kebijakan yang bagus, Pak Presiden melakukan itu untuk penghematan anggaran," kata Benny kepada wartawan usai pelepasan pemberangkatan 376 PMI program G to G Korea Selatan & Jerman Preliminary Education, di Hotel El Royale, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Timur, Senin (27/3/2023). 

Dia menyesalkan adanya pihak-pihak yang menyalah artikan intruksi Presiden Jokowi. Menurut Benny, kebijakan tersebut hanya ditunjukkan kepada ASN bukan kepada masyarakat.

"Iya, itukan digoreng dan diputar balikkan oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan kegaduhan itukan larangan buka puasa di lingkungan ASN, mana adalah Pak Presiden sudah 7 tahun memimpin negara ini yang melarang masyarakat buka puasa," ujarnya.

Benny mengatakan, tujuan Presiden Jokowi melarang ASN melakukan kegiatan bukber bukan tanpa tujuan. Melainkan anggaran bukber tersebut dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas menyentuh masyarakat.

"Artinya apa penghematan anggaran APBD, APBN lebih baik itu digunakan untuk prioritas kepada masyarakat. Kita tau persis lah beberapa Pemda kalau udah menggarkan untuk kebutuhan buka puasa itu mencapai ratusan juta dan miliaran," ujarnya.

Menurut Benny, anggaran kegiatan bukber bagi ASN itu yang bisa menelan hampir Rp1 triliun itu lebih baik dialihkan untuk kepentingan program-program prioritas pemerintah.

"Coba kalau dihitung di kali 34 pemerintah provinsi, bisa mencapai 1 triliun loh untuk kebutuhan buka puasa bersama, tapi kalau itu dialihkan untuk program-program bisa. Menyentuh langsung kebutuhan masyarakat lebih bagus," tuturnya.

Benny berharap kepada para ASN untuk mentaati instruksi Presiden Jokowi tersebut.