Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCB) berpotensi mudah membuat negara khususnya keuangan menjadi jantungan.
"Makin cepat, tapi bikin cepat jantungan, bikin negara jantungan," ujar Refly dikutip dari akun YouTube-nya, Rabu (19/4/2023).
Baca Juga: Komisi VI DPR Tolak APBN Sebagai Jaminan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Bisa Jadi Beban!
Menurutnya, sejak awal direncanakanya proyek tersebut sudah berpotensi menyebabkan banyak masalah di kemudian hari. "Karena banyak masalahnya. Proyek ini tidak visible, bisa jadi belitan utang RI ke China dsb.," ujarnya.
Lanjutnya, ia menyebut bahwa beberapa waktu lalu mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dengan jelas menolak adanya proyek KCJB. "Sejak awal misalnya Menhub Jonan menolak proyek ini. Kan Jakarta-Bandung nggak terlalu jauh, kenapa bikin kereta cepat," ucapnya.
Pasalnya, akses Jakarta menuju ke Bandung menurutnya banyak pilihan transportasi yang bisa digunakan masyarakat. "Sementara, yang ada sudah lebih dari cukup. Ada jalan tol, tol elevated, Kereta Parahyangan tinggal direvitalisasi," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa Pemerintah Tiongkok tetap menginginkan APBN menjadi jaminan atas pemberian utang mereka terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Alih-alih menerima, Menko Luhut langsung menolak permintaan negeri tirai bambu tersebut. "Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang," kata Luhut beberapa waktu lalu.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Djati Waluyo
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Tag Terkait:
Advertisement