Komisi VI DPR Tolak APBN Sebagai Jaminan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Bisa Jadi Beban!

Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Baidowi mengkritisi sikap ngotot kreditur China yang meminta Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dijadikan penjamin untuk menuntaskan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Menurut dia, jika hal hal tersebut disetujui oleh pemerintah Indonesia, maka akan menjadi beban berat bagi APBN.

"Ya kan jelas, proyek ini akan memberikan beban jangka panjang untuk APBN kita, tentu bukan saja masa konstruksi menimbulkan beban," kata Baidowi melalui pesan elektroniknya diterima Akurat.co di Jakarta, Senin (17/4/2023).

Karena itu, Sekretaris Fraksi PPP ini menyarankan agar permintaan China tersebut ditolak. Pasalnya, akan menimbulkan risiko besar bagi keuangan negara.

Baca Juga: Bukan Selesai Malah Tambah Masalah, Petinggi MPR Tuntut Pemerintah Jelaskan Proyek Kereta Cepat: Mesti Dievaluasi!

"Penggunaan jaminan APBN dan perpanjangan konsesi memiliki beberapa risiko besar terhadap keuangan negara," ujarnya.

Legislator Madura, Jawa Timur itu juga menyarankan pemerintah untuk melakukan negosiasi kembali dengan kreditur China guna mengembalikan kesepakatan awal pembangunan KCJB.

"Proyek kereta cepat awalnya adalah Business to Business sehingga permasalahan pembengkakan biaya selama proyek berjalan dapat diselesaikan dengan mekanisme bisnis, bukan melibatkan APBN yang notabene hasil pungutan pajak masyarakat," tuturnya.