Biaya Proyek Kereta Cepat Membengkak, Syarief Hasan Desak Evaluasi Menyeluruh

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyoroti keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KJCB). Dia meminta agar pemerintah menjelaskan kepada rakyat terkait keberlanjutan proyek tersebut.

Proyek ini sejak awal memang begitu banyak kontroversial dan menyita perhatian banyak kalangan, baik dari sisi perencanaan yang tidak matang, penunjukan kontraktor, rencana anggaran dan pembengkakan biaya diluar batas toleransi, bahkan sumber dan tingkat suku bunga hingga molornya penyelesaian.

Menurut dia, penjelasan ini dirasa penting dan mendesak mengingat proyek itu menyita dana pembangunan begitu besar, bahkan sekarang akan menjadi tanggungan atau APBN akan menjadi jaminan.

Demi untuk transparansi dan akuntabilitas maka proyek kereta api cepat ini perlu di audit karena berpotensi merugikan Negara dan melanggar konstitusi.

“Proyek yang memang bermasalah sejak awal ini mesti dievaluasi kelanjutannya. Jaminan APBN dan tingginya suku bunga pinjaman hanya akan menjerumuskan Indonesia pada jebakan utang yang semakin memberatkan,” ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini.

Syarief mengingatkan di tengah keterbatasan keuangan negara, pemerintah harus mampu mengalokasikan semua sumber daya seadil dan seefisien mungkin. Jangan terjebak pada proyek mercusuar, tetapi rakyat tetap miskin dan kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya.

Tujuan minimal pembangunan adalah ketercukupan kebutuhan mendasar rakyat. Jangan sampai ada proyek gagah-gagahan namun menjadi beban fiskal, beban rakyat, dan apalagi beban ini justru berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Jika beban jauh lebih tinggi dari manfaat pembangunan, maka pemerintah telah melakukan kesalahan pembangunan yang nyata.

“APBN tidak boleh menjadi jaminan tambalan pembiayaan bagi proyek yang kontroversial ini. Masih banyak prioritas pembangunan lain yang membutuhkan alokasi fiskal. Apalagi dengan fiskal yang terbatas, melebarnya defisit, proyek kereta cepat ini hanya akan membuat keuangan negara semakin parah," ujarnya.

Disisi lain, kata di, pihak China menginginkan jaminan APBN Indonesia karena mereka sadar bahwa feasebility yang real Proyek itu tidak feaseble, sehingga China minta jaminan APBN.

Menurutnya, evaluasi kelayakan proyek adalah hal yang lumrah, apalagi jika pelaksanaan proyek tersebut tidak sesuai, atau meleset jauh dari yang direncanakan.Bagi Indonesia yang daya dukung APBN nya terbatas, faktor penganggaran ini menjadi sangatlah krusial.

Sudah menjadi tugas pemerintah untuk memastikan proyek-proyek pembangunan berjalan dengan terencana, terarah, dan presisi effisiency serta mendatangkan manfaat langsung kepada Rakyat.

“Perencanaan ini harus berpijak pada skala prioritas dan efisiensi pembiayaan. Hal yang sama juga untuk pelaksanaannya mesti selaras dengan apa yang telah direncanakan. Jika perencanaan dan pelaksanaan bersilang arah dan terlalu jauh menyimpang maka tinggal tunggu saja pembangunan itu akan menjadi pemicu dan kontraproduktif karena tidak sesuai dengan kebutuhan pokok dan ekspektasi Rakyat,” tutup Syarief.