Bank Dunia Nilai Indonesia Mampu Berantas Kemiskinan, Sri Mulyani: Kuncinya Investasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hasil penilaian Bank Dunia yang menyebut Indonesia memiliki rekam jejak pengentasan kemiskinan yang mengesankan. 

Bahkan, kata Sri Mulyani, Bank Dunia percaya Indonesia bisa mengatasi target pengentasan kemiskinan yang lebih ambisius, melebihi pencapaian saat ini.

Baca Juga: Bertemu Bilateral dengan Menkeu Jepang, Sri Mulyani Sampaikan Harapan Ini...

"Ini tentu sesuatu yang patut kita syukuri, berkat upaya dari segenap pihak termasuk dukungan politik terhadap berbagai kebijakan selama ini," ujarnya, usai acara High-Level Launch Event for the World Bank's Indonesia Poverty Assessment-Pathways Toward Economic Security, Selasa (9/5/2023).

Sri Mulyani mengungkapkan, pengentasan kemiskinan memang menjadi salah satu fokus pemerintah. Dia berujar, target Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat jelas, yakni kemiskinan ekstrem harus ditekan hingga 0% di tahun 2024.

"Kunci dari pengentasan kemiskinan adalah penciptaan lapangan kerja. Sementara, kata dia, kunci penciptaan lapangan kerja adalah perbaikan iklim investasi," ungkapnya.

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah melalui Omnibus Law akan terus mendorong perbaikan iklim investasi sekaligus penciptaan kesempatan bekerja yang lebih luas.

"Produktivitas masyarakat dipacu lewat kemudahan kesempatan berusaha, simplifikasi regulasi, dan reformasi birokrasi. Sektor UMKM pun kita permudah dalam mengakses pembiayaan," jelasnya.

Di samping itu, Sri Mulyani membeberkan, mengentaskan kemiskinan di Indonesia tentu memiliki tantangan tersendiri. Mulai dari ketimpangan antarwilayah, keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan & kesehatan, efektivitas program, dan sinergi Pemerintah Pusat-Daerah menjadi sesuatu yang kaya Sri Mulyani harus konsisten diperbaiki.

"Kita optimis target pengentasan kemiskinan di Indonesia bisa menjadi nyata. Saya juga berharap hubungan World Bank dengan para policy maker di Indonesia bisa makin erat dan kuat," tutupnya.